Berita

TNI Angkatan Laut. (Foto: Istimewa)

Politik

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

SABTU, 08 AGUSTUS 2026 | 06:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dari perspektif organisasi, penunjukan KSAL Laksamana Muhammad Ali sebagai Panglima TNI akan mengembalikan keseimbangan antarmatra yang selama ini menjadi salah satu tradisi tidak tertulis dalam regenerasi kepemimpinan TNI. 

"Jika ditarik sejak era Marsekal Hadi Tjahjanto, distribusi kepemimpinan antarmatra menunjukkan ketimpangan,"  kata Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting, dikutip Sabtu 8 Agustus 2026.

Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara memimpin sekitar empat tahun (2017-2021). Penggantinya, Jenderal Andika Perkasa dari Angkatan Darat, hanya sekitar satu tahun. 


Setelah itu Laksamana Yudo Margono dari Angkatan Laut juga hanya sekitar satu tahun. Kini Jenderal Agus Subiyanto dari Angkatan Darat telah memimpin hampir tiga tahun.

Dengan demikian, dalam kurun tersebut Angkatan Udara memperoleh sekitar empat tahun kepemimpinan, Angkatan Darat sekitar empat tahun, sedangkan Angkatan Laut baru sekitar satu tahun. 

Dari sisi keseimbangan organisasi, terdapat alasan yang cukup kuat agar giliran kepemimpinan kembali diberikan kepada matra laut.

Hal ini penting bukan semata-mata soal pemerataan jabatan, melainkan menjaga rasa memiliki (sense of ownership) seluruh matra terhadap institusi TNI.

Soliditas organisasi dibangun bukan hanya melalui doktrin dan latihan, tetapi juga melalui persepsi bahwa setiap matra memperoleh kesempatan yang adil untuk memimpin.

Sebagian kalangan mungkin berpendapat Presiden Prabowo Subianto akan lebih nyaman dipimpin oleh Panglima dari Angkatan Darat mengingat latar belakangnya sebagai prajurit Angkatan Darat, lulusan Akmil 1974. 

"Pertimbangan itu sah sebagai hak prerogatif Presiden," kata Ginting.

Namun justru karena berasal dari matra darat, memilih Panglima dari Angkatan Laut dapat menjadi pesan politik bahwa Presiden Prabowo berdiri di atas seluruh matra secara setara.

Apabila pada 2027 atau 2028 Presiden Prabowo kembali menghendaki Panglima dari Angkatan Darat menjelang Pemilu 2029, kesempatan itu masih terbuka. 

"Karena itu, momentum sekarang merupakan waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada Angkatan Laut," pungkas Ginting.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya