ADA pepatah lama di lapangan sepak bola: wasit adalah manusia yang paling dibenci selama sembilan puluh menit, tetapi peluitnya tetap harus dihormati. Tanpa itu, sepak bola berubah menjadi keributan yang kebetulan memakai bola.
Sebab pertandingan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling kuat, melainkan oleh kesediaan semua pihak menerima aturan, bahkan ketika aturan itu terasa menyakitkan.
Piala Dunia 2026 memperlihatkan sebuah ironi yang jauh melampaui urusan sepak bola. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menghubungi Presiden FIFA, Gianni Infantino, agar hukuman kartu merah penyerang Amerika, Folarin Balogun, ditinjau ulang.
FIFA kemudian membekukan hukuman itu sehingga Balogun tetap dapat bermain pada babak 16 besar melawan Belgia. Keputusan tersebut segera memicu badai kritik dari federasi Belgia, UEFA, mantan Presiden FIFA Sepp Blatter, hingga banyak pelatih dan mantan pemain Eropa.
Yang dipersoalkan bukan semata-mata apakah Balogun memang layak mendapat kartu merah. Banyak analis memang menilai pelanggaran itu lebih pantas diganjar kartu kuning. Persoalannya justru muncul setelah keputusan wasit yang telah diperiksa VAR berubah karena proses yang dipersepsikan lahir dari tekanan politik.
Dalam olahraga, persepsi tentang keadilan hampir sama pentingnya dengan keadilan itu sendiri. Ketika orang mulai percaya bahwa telepon seorang presiden lebih ampuh daripada peluit wasit, maka yang retak bukan hanya satu pertandingan, melainkan kepercayaan kepada seluruh kompetisi.
Ironinya, semua kontroversi itu akhirnya berakhir dengan cara yang nyaris satiris. Amerika Serikat tetap kalah telak dan tersingkir dari babak 16 besar. Balogun memang bermain, tetapi kehadirannya tidak mampu mengubah nasib tim.
Yang tersisa justru luka pada reputasi FIFA. Seolah-olah organisasi itu rela menggadaikan integritasnya untuk sesuatu yang bahkan gagal mengubah hasil pertandingan.
Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya politik mencoba masuk ke lapangan hijau. Pada Piala Dunia 1962, hukuman terhadap bintang Brasil, Garrincha, juga akhirnya dibatalkan setelah muncul tekanan diplomatik yang melibatkan para petinggi negara di Amerika Latin. Sejumlah laporan sejarah bahkan menyebut adanya lobi politik dan komunikasi tingkat tinggi yang ikut memengaruhi proses disipliner FIFA.
Jauh sebelumnya, Piala Dunia 1934 di Italia menjadi etalase propaganda fasis Benito Mussolini, sementara Piala Dunia 1978 di Argentina berlangsung di bawah junta militer Jorge Rafael Videla yang memanfaatkan turnamen untuk membangun legitimasi rezimnya di tengah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan pertandingan kontroversial Argentina melawan Peru hingga kini masih menyisakan dugaan adanya tekanan politik dan diplomasi tingkat tinggi.
Artinya, sepak bola memang berkali-kali didatangi kekuasaan. Bedanya, dahulu politik berusaha memanfaatkan Piala Dunia sebagai panggung propaganda; kini yang dipersoalkan justru dugaan campur tangan langsung terhadap keputusan pertandingan. Bentuknya berubah, tetapi godaannya tetap sama: ketika kekuasaan merasa aturan seharusnya mengikuti kehendaknya, bukan sebaliknya.
Di sinilah sejarah sering memberi pelajaran yang sederhana tetapi keras. Kekuasaan dapat memengaruhi prosedur, tetapi tidak selalu mampu mengubah kenyataan. Anda bisa meminta hukuman dibatalkan. Anda bisa menggeser meja sidang. Anda bahkan bisa memindahkan garis aturan. Namun tidak ada seorang pun yang dapat meminta papan skor berbohong.
Fenomena ini sesungguhnya bukan hanya cerita sepak bola. Ia adalah cermin tentang hubungan kekuasaan dengan lembaga. Dalam teori politik, inilah yang disebut pentingnya “institutional independence”.
Lembaga dibangun justru agar keputusan tidak bergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Ketika keputusan berubah karena kedekatan dengan penguasa, institusi kehilangan sifatnya sebagai wasit dan perlahan berubah menjadi pemain.
Itulah sebabnya kritik keras datang dari berbagai penjuru. Federasi Belgia menunjuk adanya pertentangan antara keputusan FIFA dengan ketentuan otomatis hukuman kartu merah dalam regulasi Piala Dunia.
UEFA menyebut keputusan itu telah melewati “garis merah”. Sepp Blatter mengingatkan bahwa kartu merah dibatalkan oleh aturan dan bukti, bukan oleh panggilan telepon politik.
Bahkan pelatih Inggris, Thomas Tuchel, yang mengaku tidak yakin Balogun pantas dikartu merah, tetap mempertanyakan satu hal yang jauh lebih mendasar: jika keputusan ini bisa diubah, di mana batasnya? Besok kartu kuning juga bisa dinegosiasikan? Lusa hasil pertandingan?
Pertanyaan Tuchel sesungguhnya lebih filosofis daripada teknis. Semua sistem hukum hidup karena adanya kepastian. Sekali kepastian diganti dengan pengecualian, orang tidak lagi sibuk memahami aturan. Mereka sibuk mencari akses kepada orang yang bisa membuat pengecualian.
Sepak bola, sebagaimana demokrasi, bekerja bukan karena semua keputusan selalu benar. VAR pun bisa salah. Wasit pun bisa keliru. Namun sistem tetap bertahan karena tersedia mekanisme koreksi yang jelas, transparan, dan berlaku sama bagi siapa pun. Ketika mekanisme itu dilompati oleh kekuasaan, publik tidak lagi melihat pertandingan sebagai adu kemampuan, melainkan sebagai adu pengaruh.
Ada paradoks menarik di sini. Donald Trump mungkin bermaksud menunjukkan keberpihakannya kepada tim nasional Amerika. Dari sudut politik domestik, langkah itu mungkin dianggap sebagai bentuk kepemimpinan yang membela kepentingan nasional.
Namun olahraga internasional hidup dengan logika berbeda. Justru karena negara-negara saling bersaing, semua pihak sepakat menyerahkan pertandingan kepada aturan yang berada di atas kepentingan negara masing-masing. Di situlah letak keagungan olahraga: nasionalisme diberi ruang untuk bertanding, tetapi dibatasi oleh hukum permainan yang sama.
Karenanya, sepak bola memberikan jawaban yang paling elegan. Tidak melalui konferensi pers. Tidak melalui sidang banding. Tidak melalui unggahan media sosial. Melainkan melalui sembilan puluh menit pertandingan.
Amerika tetap pulang. Kekalahan itu seolah mengingatkan bahwa ada wilayah yang tidak mudah ditaklukkan oleh kekuasaan. Rumput lapangan tidak mengenal jabatan. Gawang tidak tunduk kepada popularitas. Bola tidak pernah membaca hasil jajak pendapat. Ia hanya mengikuti hukum fisika dan kemampuan pemain yang menggerakkannya.
Mungkin di situlah letak keindahan olahraga yang sesungguhnya. Politik dapat memengaruhi ruang rapat. Kekuasaan dapat mengguncang ruang sidang. Uang bahkan dapat membeli klub-klub terbaik. Tetapi ketika peluit panjang berbunyi dan skor terpampang di layar stadion, semua alasan kehilangan daya tawarnya.
Sebab sejarah, seperti papan skor, memiliki kebiasaan yang sama: ia hanya mencatat hasil akhirnya.
