Gedung Bank Indonesia (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 453,4 miliar Dolar AS pada triwulan II 2026. Angka tersebut setara dengan Rp8.090 triliun, atau naik 4,4 persen secara tahunan (yoy)
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan pertumbuhan ini didorong peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral serta ULN swasta.
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah,” kata Denny dalam keterangan resminya, Selasa 18 Agustus 2026.
Ia merinci, posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2026 mencapai 216,3 miliar Dolar AS, atau naik 2,9 persen yoy. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2026 sebesar 3,8 persen yoy.
Menurut Denny, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia juga didorong kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat,” tambahnya.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel.
“Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN,” jelasnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah; Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 20,6 persen; Jasa Pendidikan 16,2 persen; Konstruksi 11,5 persen; serta Transportasi dan Pergudangan 8,5 persen.
Denny menegaskan, posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang.
Di sisi lain, ULN swasta pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 194,6 miliar Dolar AS. Angka tersebut mengalami kontraksi 0,6 persen yoy, lebih rendah dibandingkan kontraksi pada triwulan I 2026 sebesar 1,3 persen yoy.
Kontraksi ULN swasta terutama terjadi pada kelompok lembaga keuangan yang mencatatkan penurunan 3,4 persen yoy. Namun, angka tersebut membaik dibandingkan kontraksi 6,3 persen yoy pada triwulan sebelumnya.
Adapun ULN swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.
Selain itu, ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta.
BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat dan ditopang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,6 persen pada triwulan II 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total ULN,” tandasnya.
