Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Pemerintah diminta mengantisipasi potensi pelemahan nilai tukar rupiah di tengah penyusunan RAPBN 2027. Langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memastikan target pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap tercapai.

Menurut Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza, pelemahan rupiah dapat berdampak pada biaya impor, harga energi, subsidi dan kompensasi, pembayaran bunga utang valuta asing, inflasi, serta harga bahan baku impor.

“Kita meminta Pemerintah menyiapkan contingency policy apabila rupiah bergerak lebih lemah dari asumsi APBN. Kondisi geopolitik dan tekanan ekonomi global masih kuat. Kebijakan fiskal dan moneter perlu semakin terkoordinasi agar stabilitas nilai tukar tidak dikorbankan demi mengejar pertumbuhan jangka pendek,” katanya, Selasa, 18 Agustus 2026.

Sementara itu, di sektor penerimaan, Handi memberi perhatian terhadap target penerimaan pajak sekitar Rp2.591,4 triliun. Ia menilai peningkatan penerimaan harus ditempuh melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan, bukan dengan memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat dan dunia usaha yang telah patuh.

“Kita berharap reformasi perpajakan terus dilanjutkan, terutama melalui perluasan basis pajak, integrasi data perpajakan, penguatan Coretax, pemberantasan penghindaran dan penggelapan pajak, optimalisasi sektor ekonomi digital, serta peningkatan kepatuhan kelompok berpenghasilan tinggi,” paparnya.

Ia juga mendorong penyederhanaan administrasi perpajakan bagi UMKM dan sektor produktif. Menurutnya, reformasi perpajakan harus mengedepankan prinsip keadilan.

“Reformasi perpajakan harus mengejar fairness, bukan sekadar revenue yang besar,” tegas Handi.

Selain pajak, Handi mendorong pemerintah mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama dari sumber daya alam, mineral dan batubara, minyak dan gas, kehutanan, perikanan, kekayaan negara yang dipisahkan, serta pengelolaan aset negara.