Ahmad Najib Dukung Wacana Perubahan Nama Provinsi Jabar jadi Sunda

Masyarakat Jawa Barat selaku "pemilik rumah" memiliki hak penuh untuk mengubah nama provinsinya menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Pasundan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PAN Jawa Barat, Ahmad Najib Qodratulah merespons pro dan kontra terhadap usulan yang kini sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jabar tersebut. Menurutnya, pro dan kontra pendapat sangat lumrah dalam iklim demokrasi.

"Ini kan aspirasinya dari kelompok masyarakat, pasti kita dengarkan. Apalagi aspirasinya dari pemilik rumah (warga Jabar). Pemilik rumah mau ganti nama jadi apa pun ya silakan, bebas dong," kata Najib dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Juli 2026.

Anggota Komisi XI DPR ini mengingatkan, seluruh anggota dewan berkewajiban moral untuk tetap menyerap dinamika aspirasi yang berkembang. Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa proses pembahasan wacana ini masih sangat panjang.

"Partai kami senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat terkait perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Pasundan atau Sunda. Apakah nanti akan terealisasi atau tidak, kita ikuti prosesnya. Ini masih panjang. Kita juga belum tahu bagaimana respons Pak Gubernur," ujarnya.

Melihat dari sudut pandang sejarah, Najib menilai kurang pas opini pihak-pihak yang menolak perubahan nama dengan alasan tidak semua warga di Jabar menggunakan bahasa Sunda.

Ia menerangkan, Kerajaan Tarumanagara di wilayah Bekasi merupakan akar dari sejarah Sunda. Silsilah kekuasaan tersebut kemudian diteruskan oleh Sri Maharaja Tarusbawa Darmawaskita dengan mendirikan Kerajaan Sunda, yang menjadi fondasi berdirinya Kerajaan Pakuan Pajajaran.

"Prabu Tarusbawa inilah yang mendirikan Kerajaan Sunda yang kemudian menjadi Pakuan Pajajaran. Itu ada bukunya, itu sejarah. Jadi Sunda itu bukan lagi berbicara tentang etnis, tetapi kawasan," jelasnya.

Atas dasar itu, Najib meminta semua pihak untuk melihat rencana pergantian nama provinsi ini lewat kacamata sejarah dan budaya, alih-alih mengaitkannya dengan isu sentimen etnis.

"Kalau ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan nama itu, ya tadi, walaupun saya terkesan bercanda, tapi ini harus direnungi oleh kita semua. Yang pemilik rumah mau ganti nama, masa dilarang," pungkasnya.