Muhammadiyah: Program MBG Lebih Banyak Mudarat

SAYA kaget, saat Muhammadiyah menyatakan, program Makan Bergizi Gratis alias MBG itu lebih banyak mudaratnya. Kalau ingat gerombolan Dadan Hindayana cs, ada benarnya. Berani kali ormas besar Islam ini ya. Tak takut kah sama Presiden Prabowo Subianto? 

Publik tahu MBG, program kebanggaan Prabowo. Program yang dipromosikan seperti ramuan sakti campuran jamu, serum Avengers, dan bensin Pertamax untuk masa depan bangsa.

Selama ini MBG digambarkan bak pahlawan super yang akan menyelamatkan anak-anak Indonesia dari stunting, memperkuat kualitas SDM, meningkatkan kecerdasan, memperpanjang optimisme nasional, bahkan mungkin membuat tembok sekolah yang retak ikut terlihat lebih sehat.

Namun tiba-tiba datang Muhammadiyah membawa ember berisi air dingin. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah, Busyro Muqoddas melontarkan kalimat yang efek kejutnya hampir setara notifikasi "anggaran dipangkas" di grup para pemburu proyek.

"Mudaratnya lebih banyak." Dua kata yang membuat para pendukung MBG mungkin langsung memeriksa tekanan darah.

Padahal Muhammadiyah bukan kelompok anti-gizi. Mereka bukan organisasi yang menganggap anak sekolah cukup sarapan embun pagi dan motivasi hidup. 

Justru Muhammadiyah aktif mengelola ratusan dapur SPPG melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional. Mereka mendukung substansi program pemberian gizi.

Yang mereka kritik adalah cara program ini dijalankan. Menurut Muhammadiyah, sejak awal MBG berjalan dengan transparansi tak jelas. Uji publik minim. Perencanaan dianggap kurang terbuka. Sementara berbagai masalah mulai bermunculan satu per satu seperti karakter antagonis dalam sinetron yang tak pernah tamat.

Yang paling menegangkan tentu isu korupsi. Di Indonesia, korupsi memang memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Ia bisa muncul di proyek jalan, proyek gedung, proyek bansos, kadang terasa siap hadir di acara yang belum resmi dimulai. Begitu ada anggaran ratusan triliun lewat, korupsi seperti hiu yang mencium aroma darah dari jarak ribuan kilometer.

Karena itulah Muhammadiyah mendukung judicial review di Mahkamah Konstitusi. Gugatannya bukan kelas ecek-ecek. Ada perkara Nomor 40, 52, dan 55 Tahun 2026 yang diajukan Koalisi MBG Watch bersama Transparency International Indonesia, YLBHI, LBH Jakarta, Sajogyo Institute, YLKI, KOSPI, dan Muhammadiyah sendiri.

Yang dipersoalkan adalah masuknya MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan dengan nilai fantastis sekitar Rp268 hingga Rp335 triliun dalam APBN 2026. Angka itu begitu besar sampai kalkulator murah di warung minta cuti mau nonton Piala Dunia.

Para pemohon menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus prioritas pendidikan inti. Mereka khawatir anggaran seharusnya memperbaiki sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memperluas akses pendidikan malah tersedot ke program yang sejatinya lebih dekat dengan urusan gizi dan kesehatan.

Bayangkan guru honorer masih berjuang dengan penghasilan pas-pasan. Bayangkan sekolah yang atapnya bocor setiap hujan sehingga murid bisa belajar sekaligus praktik renang gaya dada. Lalu bayangkan semua itu harus bersaing dengan program raksasa yang menyedot perhatian nasional.

Pemerintah dan DPR tentu membela MBG. Mereka menyebut program ini sebagai investasi SDM dan bagian dari pembangunan manusia sesuai amanat konstitusi.

Namun Muhammadiyah memilih berdiri di posisi berbeda. Mereka tidak menolak makan bergizi. Mereka tidak menolak masa depan anak-anak. Mereka hanya mengingatkan, niat baik tanpa tata kelola yang baik sering kali berubah menjadi festival pemborosan yang dibungkus pidato patriotik.

Kini panggung berpindah ke Mahkamah Konstitusi. Hakim-hakim MK akan menjadi wasit dalam pertarungan antara ambisi program prioritas dan tuntutan transparansi.

Sementara rakyat menonton dari tribun, memegang jagung rebus imajiner, berharap satu hal sederhana, semoga ratusan triliun rupiah benar-benar sampai kepada anak-anak Indonesia, bukan malah tersesat di labirin proyek, vendor, dan kantong-kantong yang selalu lapar meski sudah kenyang berkali-kali.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar