Berita

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah. (Foto: Istimewa)

Politik

Isu Kerusuhan Juli-Agustus Tak Boleh Dianggap Remeh

KAMIS, 18 JUNI 2026 | 00:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Di tengah meningkatnya kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagian kalangan mulai mempertanyakan apakah gelombang demonstrasi yang terjadi murni lahir dari aspirasi mahasiswa atau telah beririsan dengan agenda politik yang lebih besar.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat, dalam studi intelijen modern, sebuah gerakan politik tidak selalu diukur dari jumlah massa yang turun ke jalan, melainkan dari kemampuan membangun persepsi publik bahwa negara sedang berada dalam kondisi krisis.

Amir menjelaskan bahwa terdapat pola yang kerap digunakan dalam berbagai operasi politik di banyak negara, yakni membangun narasi berlapis yang secara bertahap menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.


“Jika kita melihat dinamika yang berkembang beberapa bulan terakhir, ada akumulasi isu yang terus diarahkan pada satu titik, yaitu membangun persepsi bahwa pemerintahan Prabowo gagal mengelola negara," kata Amir, dikutip Kamis 18 Juni 2026.

"Narasi ini muncul melalui berbagai isu ekonomi, hukum, sosial, hingga dugaan konflik elite,” sambungnya.

Menurutnya, dalam perspektif intelijen strategis, pembentukan opini mengenai krisis sering kali menjadi tahap awal sebelum muncul tekanan politik yang lebih besar.

Amir menilai bahwa berbagai isu yang beredar mengenai kemungkinan terjadinya gejolak sosial pada Juli hingga Agustus patut dicermati secara serius.

“Demo yang bertujuan menggoyang Prabowo, isu tentang akan terjadinya kerusuhan pada bulan Juli dan Agustus, besar kemungkinan memang sudah masuk dalam sebuah skenario yang disusun oleh kelompok-kelompok yang secara konsisten mengkritisi pemerintahan saat ini,” kata Amir.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya