Koperasi Ferry Juliantono sekaligus Ketua IKA Unpad membuka Forum Ekonomi Hijau bertajuk “Pengembangan Ekosistem dan Sumber Daya” yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) di Auditorium PLN Kantor Pusat, Jakarta. (Foto: Kemenkop)
Koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk penguatan ekonomi hijau yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Koperasi dapat menjadi instrumen penting dalam mengelola sumber daya secara produktif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam transformasi ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono sekaligus Ketua IKA Unpad membuka Forum Ekonomi Hijau bertajuk “Pengembangan Ekosistem dan Sumber Daya” yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) di Auditorium PLN Kantor Pusat, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
“Untuk memperkuat peran tersebut, Kementerian Koperasi mendorong berbagai kegiatan perkembangan koperasi berbasis energi terbarukan, sehingga instrumen kemandirian ekonomi desa itu juga bisa berkembang secara bersamaan,” ujarnya.
Kementerian Koperasi menemukan fakta bahwa masih terdapat desa-desa di Indonesia yang belum memiliki akses listrik saat menjalankan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kondisi tersebut membuat warga hanya mengandalkan listrik dari solar yang menyala sekitar 4-5 jam per hari.
“Kemudian, waktu itu kami berdiskusi dengan PT PLN dan membuat pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 6 mega yang kami buat pilot project di Sembur Laut, di Pulau Sumber Laut, Kota Batam. Dalam waktu dekat sudah bisa diresmikan untuk menjadi model percontohan dan harapannya nanti di desa-desa yang belum memiliki listrik ini bisa direplikasi di desa-desa tersebut,” ucapnya.
Menurut Menkop, jumlah desa yang belum ada listriknya, mereka menggunakan solar yang cukup mahal bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan.
“Dengan kekayaan potensi yang dimiliki ini sebenarnya masih perlu untuk ditingkatkan karena kita juga memiliki tantangan yang besar juga seperti penguatan kapasitas SDM, teknologi, koordinasi lintas sektor, serta memastikan transisi ekonomi yang hadir bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, diperlukan kebijakan dan pembiayaan yang inovatif agar pembangunan hijau juga dapat berjalan secara inklusif,” ujarnya.
Ferry menambahkan, transformasi menuju ekonomi hijau tidak hanya bertumpu pada kebijakan nasional dan juga dari pelaku usaha besar, tapi juga harus tumbuh dari tingkat tingkat komunitas.
"Saya berharap forum ini bisa menghasilkan sesuatu rekomendasi yang menjadi referensi bagi semua stakeholder,” tutup Menkop.
