Pengurus DPP GMNI. (Foto: Dokumentasi GMNI)
Kompleksitas persoalan bangsa Indonesia terutama pada sektor ekonomi dan sosial politik kemasyarakatan mendorong Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) memberikan sejumlah usulan kepada pemerintah.
Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi menyatakan, situasi ekonomi dan politik yang sedang dihadapi bangsa hari ini harus direspon Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui sejumlah langkah strategis yang nyata.
"DPP GMNI memandang bahwa situasi ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa saat ini harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ujar Risyad kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026.
Ia menilai, dinamika yang berkembang saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi kebangsaan dan kesejahteraan rakyat.
Dari sisi internal, DPP GMNI mencermati sejumlah isu strategis seperti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), berbagai kasus korupsi yang mencuat belakangan ini, serta sentimen yang muncul akibat kebijakan domestik pemerintah.
"Menurut DPP GMNI, program-program strategis yang diproyeksikan mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional tersebut masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan dalam aspek pengelolaan, pengawasan, serta penentuan sasaran penerima manfaat," urai Risyad.
Selain itu, dia juga memerhatikan persoalan tata kelola yang terjadi berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional. Ditambah, adanya respons negatif yang muncul terhadap kebijakan pemerintah, termasuk terkait isu royalti tambang dan pembentukan badan ekspor satu pintu.
Menurut Risyad, evaluasi cepat dan tepat termasuk dalam refocusing target penerima manfaat dalam program sosial pemerintah, serta penguatan pengawasan oleh aparat penegak hukum secara transparan dan tegas, menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas program-program tersebut.
"Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika pertarungan kepentingan ekonomi dan politik yang terjadi antara pemerintah dengan pihak-pihak yang tidak taat terhadap regulasi," sambungnya.
Lebih lanjut, Risyad menyebutkan faktor eksternal yang dipengaruhi konflik geopolitik global khususnya perang di Timur Tengah yang berakibat pada menguatnya Dolar Amerika Serikat, kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak langsung terhadap sektor energi, termasuk harga bahan bakar dan biaya operasional masyarakat.
Untuk itu, Risyad mendorong kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan Trisakti Bung Karno, terutama dalam mewujudkan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi nasional.
"Beberapa kebijakan tersebut antara lain penguatan kebijakan ekspor satu pintu, pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), penolakan terhadap tawaran utang IMF beserta rekomendasi kenaikan pajak penghasilan," jelasnya.
"Termasuk program kemandirian energi nasional melalui B50 dan peningkatan kapasitas kilang nasional, serta upaya memperkuat kedaulatan pangan," demikian Risyad menambahkan.
