Kebijakan Bahlil soal Batu Bara Ciptakan Guncangan Pasokan

Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara nasional di bawah kewenangan Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia yang tidak stabil dan proses persetujuan yang lambat telah menciptakan guncangan pasokan (supply shock) di rantai pasok batu bara nasional, yang kemudian berdampak langsung pada terganggunya keandalan pasokan ke pembangkit listrik.

Koordinator Sentinel Energy Indonesia (SEI) Jefferson mengatakan, akibat kondisi tersebut, gangguan pasokan batubara di PLTU tidak lagi bersifat wacana atau potensi, tetapi sudah berdampak pada terganggunya keandalan sistem kelistrikan.

"Terutama di wilayah Jawa, Madura, dan Bali yang menjadi tulang punggung konsumsi listrik nasional," kata Jefferson, dikutip Selasa 16 Juni 2026.

Dalam situasi ini, kata Jefferson, penurunan stok di PLTU tidak hanya menekan HOP, tetapi juga memaksa sistem beroperasi dalam kondisi tidak optimal.

"Termasuk peningkatan risiko penggunaan bahan bakar substitusi seperti BBM yang berdampak pada lonjakan biaya pembangkitan listrik nasional," kata Jefferson.

SEI menegaskan bahwa gangguan listrik yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari tersendatnya pasokan batubara di hulu, dan bukan semata-mata gangguan teknis operasional seperti yang disampaikan pemerintah.

Dengan demikian, SEI menilai bahwa akar utama persoalan terletak pada ketidakpastian dan perubahan kebijakan RKAB di sektor batubara di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, yang secara langsung telah merembet hingga mengganggu stabilitas pasokan listrik nasional.

"Tanpa kepastian kebijakan yang konsisten di sektor hulu, maka stabilitas listrik nasional akan terus berada dalam tekanan dan berisiko mengalami gangguan berulang di masa mendatang," pungkas Jefferson.