Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga subsidi energi bagi masyarakat, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan gas LPG 3 kilogram, meski di tengah tekanan fiskal dan dinamika harga energi global.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto pada prinsipnya tidak menginginkan kenaikan harga BBM karena memahami dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
"Kalau ditanya kepada Presiden, mau tidak harga BBM naik? Pasti tidak mau. Karena Pak Prabowo paham bahwa BBM merupakan komponen yang sangat signifikan dan penting bagi kehidupan masyarakat," ujar Qodari lewat kanal Youtube Sinkos Indonesia, Senin, 15 Juni 2026.
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah tetap mempertahankan subsidi untuk Pertalite dan LPG 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon. Kedua komoditas tersebut dinilai memiliki peran vital karena digunakan masyarakat untuk kebutuhan transportasi dan memasak.
Qodari menjelaskan, berbeda dengan Pertalite yang mendapat subsidi, BBM jenis Pertamax tidak memperoleh subsidi sehingga penentuan harganya mengikuti mekanisme pasar.
"Pertamax memang tidak disubsidi. Karena itu, ketika ada penyesuaian harga, hal tersebut mengikuti aturan yang berlaku dan mekanisme pasar," katanya.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan negara tetap hadir dalam menjaga keseimbangan antara mekanisme ekonomi pasar dan perlindungan terhadap masyarakat.
"Ekonomi memang menggunakan mekanisme pasar, tetapi negara tidak tinggal diam. Ada subsidi yang diberikan sehingga tidak semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar," lanjutnya.
Qodari juga menegaskan bahwa pemerintah berupaya mempertahankan harga Pertalite agar tetap terjangkau. Namun, kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Menurutnya, ruang fiskal Indonesia saat ini masih belum mencerminkan potensi sebenarnya karena masih terdapat berbagai sumber pendapatan negara yang belum optimal.
"Kalau mekanisme yang tadi saya ceritakan dijalankan dengan baik, maka pendapatan Indonesia akan jauh lebih besar dibandingkan sekarang. Dengan begitu, berbagai kebutuhan masyarakat yang selama ini dituntut akan lebih mudah dipenuhi," pungkasnya.
