Tokoh Pemuda Wilayah Adat Tabi, Paulinus Ohee. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Tokoh Pemuda Wilayah Adat Tabi, Paulinus Ohee, menilai berbagai dinamika sosial yang berkembang di Papua belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh kepentingan luar yang berupaya memanfaatkan kondisi sosial masyarakat, terutama generasi muda.
Menurutnya, kemunculan film “Pesta Babi” dan berbagai narasi provokatif di ruang publik patut dicermati secara kritis agar tidak menjadi alat yang memecah persatuan bangsa maupun memicu konflik sosial di Tanah Papua.
"Indonesia saat ini sedang bergerak menuju kemajuan besar sebagai kekuatan ekonomi kawasan. Karena itu, menurut dia, terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia tumbuh menjadi negara kuat dan berpengaruh di Asia," kata Paulinus dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2026.
Ia bahkan menilai pola-pola propaganda dan pembentukan opini publik yang berkembang saat ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang krisis politik tahun 1998.
“Generasi muda, khususnya Gen Z, harus diberikan pemahaman yang baik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan perpecahan. Anak-anak muda Papua harus menjadi generasi yang kritis, cerdas, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu,” ujar Paulinus.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan Papua tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga dipengaruhi faktor ideologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga masuknya budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Papua.
"Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperkeruh situasi dan menghambat pembangunan di Papua," tegasnya.
Paulinus menilai persoalan ekonomi menjadi salah satu titik paling rentan yang sering dimanfaatkan untuk mempengaruhi masyarakat Papua. Ketika kesejahteraan belum merata, lapangan pekerjaan terbatas, dan akses pendidikan maupun kesehatan masih belum optimal, masyarakat menjadi lebih mudah diprovokasi dan diarahkan pada konflik yang merugikan masyarakat Papua sendiri.
“Di Papua ini banyak masyarakat yang sebenarnya hanya ingin hidup tenang dan sejahtera. Tetapi ketika ada persoalan ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja yang belum tuntas, itu sering dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menciptakan konflik dan mempengaruhi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan di Papua tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik semata, tetapi harus dibarengi pendekatan kemanusiaan yang mampu menghadirkan rasa keadilan bagi Orang Asli Papua. Karena itu, ia berharap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di akar rumput.
"Negara harus hadir secara utuh melalui pemerataan pembangunan, penegakan hukum yang adil, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembukaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Papua," tegasnya lagi.
Lebih lanjut, ia berharap Orang Asli Papua dapat merasakan dirinya sebagai tuan di negerinya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Harapan kami, Otonomi Khusus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Orang Asli Papua. Negara harus hadir dengan pendekatan kemanusiaan, keadilan harus merata, dan hukum ditegakkan dengan adil agar masyarakat Papua merasa memiliki masa depan yang baik dalam bingkai NKRI,” tutupnya.
