Ketua Umum APGI 3T Herwil J Harefa dan Sekjen Gardian Muhammad saat jumpa pers di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat. (Foto: RMOL)
Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menyoroti ketidakpastian kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil.
Ketua Umum APGI 3T Herwil J Harefa dan Sekjen Gardian Muhammad menegaskan investor tetap berkomitmen mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut, meski hingga kini pembayaran atas pembangunan dan operasional dapur MBG belum memiliki kepastian.
Menurut APGI 3T, para investor sejak awal telah membangun fasilitas SPPG, menggelontorkan dana operasional, hingga menyiapkan tenaga kerja sesuai ketentuan pemerintah. Namun di lapangan, implementasi program justru diwarnai perubahan petunjuk teknis (juknis) hingga tiga kali dalam waktu singkat.
“Setiap perubahan membawa implikasi langsung terhadap perencanaan teknis, operasional, dan finansial investor, tanpa masa transisi yang memadai,” kata Herwil J Harefa saat jumpa pers di wilayah Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Mei 2026.
APGI 3T menjelaskan, berdasarkan juknis pertama Oktober 2025, investor diberi waktu 35 hari untuk menyelesaikan pembangunan dapur MBG. Kewajiban itu telah dipenuhi. Namun hingga 18 Mei 2026, pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai 100 persen disebut belum jelas.
Di sisi lain, skema pembayaran juga berubah. Awalnya pemerintah disebut akan melakukan pembayaran di muka, namun pada juknis terbaru pembayaran dilakukan bertahap mengikuti pola SPPG aglomerasi.
Meski menerima perubahan itu sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, APGI 3T meminta kepastian implementasi agar tidak memicu risiko lebih besar bagi investor.
“Aspek yang paling penting sekarang adalah kepastian jadwal operasional dari Badan Gizi Nasional,” tegas Herwil J Harefa.
Selain persoalan pembayaran, APGI 3T juga menyoroti lemahnya koordinasi internal di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai memperlambat penyelesaian masalah di lapangan. Kondisi tersebut disebut telah memicu tekanan likuiditas, gangguan arus kas, hingga tekanan dari kreditur terhadap investor.
APGI 3T mengingatkan, persoalan ini bukan sekadar masalah administratif. Sebab, sekitar 19 juta siswa di wilayah 3T menjadi pihak yang paling terdampak jika dapur MBG terus tertunda beroperasi.
Karena itu, APGI 3T mendesak pemerintah segera memastikan jadwal operasional dapur MBG di wilayah terpencil, menjamin kepastian pembayaran, serta memperbaiki koordinasi internal agar program strategis nasional itu tidak kehilangan kepercayaan publik maupun investor.
APGI 3T juga menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait ketidakpastian implementasi Program MBG di wilayah 3T serta belum adanya kepastian pembayaran kepada investor.
Dalam surat yang ditujukan langsung kepada Presiden, APGI 3T meminta waktu audiensi untuk menyampaikan berbagai persoalan yang kini dihadapi mitra dan investor MBG di lapangan.
