Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang melibatkan sejumlah perusahaan besar.
Praktik tersebut diduga dilakukan melalui skema under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya.
Purbaya mengatakan pemerintah saat ini masih menghitung total potensi kerugian negara akibat praktik tersebut. Meski demikian, sejumlah nama perusahaan telah teridentifikasi.
“Ini kan sudah bergulir yang CPO belum kita serahkan, masih kita hitung tapi sudah ada semuanya perusahaannya,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurutnya, indikasi under-invoicing terlihat dari perbedaan signifikan antara harga ekspor yang dilaporkan di Indonesia dengan data harga di negara tujuan ekspor.
“Tapi yang kita lihat harga di sini ekspor ke sana, itu setengah harga yang dari sini ke sana. Jadi ada under-invoicing, penyelundupan, 50 persen lah,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai sejumlah nama perusahaan yang beredar, Purbaya membenarkan keterlibatan dua perusahaan besar, yakni Wilmar International dan Musim Mas Group.
“Itu dua betul, dua-duanya. Siapa lagi? Dari mana listnya?” katanya.
Selain itu, Purbaya juga menyebut nama PT Salim Ivomas Pratama Tbk yang merupakan bagian dari Indofood Group.
“Salim Ivomas sepertinya ada,” tuturnya.
Namun, untuk nama perusahaan lain seperti Golden Agri-Resources dan Astra Agro Lestari, Purbaya mengaku belum dapat memastikan.
“Kayanya enggak itu. Saya nggak tahu, saya lupa,” katanya.
Sementara ketika ditanya mengenai First Resources, Purbaya enggan memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Saya lupa yang lain. Rupanya saya nggak inget juga,” ujarnya sambil tersenyum.
Adapun untuk Cargill dan Bumitama Agri, ia menegaskan keduanya tidak masuk dalam daftar perusahaan yang terindikasi.
“Cargill nggak ada. Saya nggak tahu (Bumitama),” tuturnya.
Purbaya menjelaskan praktik yang ditemukan berkaitan dengan transfer pricing dan pelaporan harga ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.
“Kalau volume sama, harga beda, apa itu? Under-invoicing. Transfer pricing juga bisa. Under-invoicing volumenya berubah. Tapi sama aja dua-duanya,” jelasnya.
Menurut dia, praktik tersebut membuat nilai ekspor yang tercatat menjadi jauh lebih rendah dibanding kondisi sebenarnya.
“Kalau saya lihat dua-duanya. Under-invoicing karena ada transfer pricing. Di sini yang dilaporkan jadi mungkin lebih transfer pricing ya. Di sini benar, di sana salah. Jadi data ekspor dia lebih rendah daripada yang seharusnya, 50 persen di bawah kira-kira gitu,” pungkasnya.
