Berita

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Ni'am Sholeh. (Foto: MUI)

Politik

MUI Dorong Perbaikan Tata Kelola Pesantren Usai Kasus Pati

RABU, 06 MEI 2026 | 11:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Ni'am Sholeh, menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pengecualian, termasuk di lingkungan pendidikan agama. Pernyataan ini disampaikan menyusul mencuatnya kasus pelecehan seksual di lembaga pesantren.

Prof Ni'am, sapaan akrabnya, menyatakan pesantren harus terus berbenah dan tidak boleh memberikan ruang eksklusif bagi siapapun yang melakukan kesalahan, baik itu santri, guru, maupun pengasuh.

"Prinsipnya tidak ada orang yang maksum kecuali Nabi. Tidak ada ruang eksklusif terhadap tindak kesalahan, sekalipun itu dilakukan oleh guru atau pejabat," katanya, Rabu, 6 Mei 2026.


Menurutnya, kasus ini harus dijadikan pelajaran mahal untuk memperbaiki tata kelola pesantren di seluruh Indonesia agar benar-benar menjamin keamanan dan tumbuh kembang anak.

"Pesantren perlu bebenah, walaupun itu kasus satu dari sekian puluh ribu pesantren. Tetapi kita tidak boleh abai, kita jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita berbenah," ujarnya. 

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat ini menerangkan tata kelola pesantren harus memastikan santri dapat tumbuh dan berkembang dalam situasi yang aman, nyaman dan memperoleh hak pendidikannya secara baik.

Prof Ni'am menegaskan sikap MUI tidak akan diam ketika ada kasus kejahatan di pesantren. Dia menerangkan, MUI memberikan perhatian penuh terhadap pesantren. Secara khusus MUI memiliki Komisi Pendidikan, Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga, serta periode ini ada Komisi Pesantren. 

“Ini sebagai bentuk concern MUI di dalam menangani masalah-masalah pendidikan, khususnya pendidikan pesantren," sambungnya. 

Adapun kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah harus dijadikan pembelajaran agar seluruh pesantren memperbaiki tata kelolanya menuju lebih baik. 

"Seiring dengan perubahan, lingkungan strategis kita juga harus menyerap perubahan yang baik. Kita adaptasi. Fungsi pesantren sebagai agen perubahan sosial, kemudiaan sebagai subkultur yang menjadi salah satu benteng moral di masyarakat," kata dia.    


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya