Berita

Insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Politik

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

SELASA, 05 MEI 2026 | 21:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperingatkan untuk tidak omong kosong dalam menangani dugaan korupsi proyek pekerjaan persinyalan kereta api. 

Peringatan ini disampaikan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam perbincangan dengan RMOL malam ini, Selasa, 5 Mei 2026.

Uchok menyinggung tragedi tabrakan KRL Commuter Line dengan KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 penumpang dan 90-an lainnya luka-luka pekan lalu.


Kecelakaan maut itu disorot karena dipicu kegagalan sistem persinyalan. Dugaan kian menguat setelah muncul kesaksian asisten masinis KA Argo Bromo Anggrek yang mengaku melihat kejanggalan pada lampu sinyal saat kereta melintas di Stasiun Bekasi.

"Segera seret para pelaku ke penjara. Mereka yang mencuri uang rakyat, tapi rakyat juga yang kehilangan nyawa," ujar Uchok Sky Khadafi.

"KPK jangan omdo! Usut tuntas korupsi sinyal kereta api dalam waktu sesingkat-singkatnya!" sambungnya geram.

Informasi yang dihimpun redaksi, proyek persinyalan kereta api yang disidik KPK dikerjakan PT Len Railway Systems, anak usaha PT Len Industri (Persero), dalam rentang 2023-2025.

Nama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, ikut terseret sorotan. Pasalnya, saat proyek berjalan, ia menjabat Direktur Utama PT Len Industri.

KPK sendiri dikabarkan telah menerbitkan surat perintah penyidikan namun masih bersifat umum sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun, jejak dugaan korupsi proyek persinyalan ini sejatinya sudah lama tercium lembaga antirasuah.

"Masih lidik, ya. Tapi belum bisa saya sampaikan," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya