Berita

Insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Politik

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

SELASA, 05 MEI 2026 | 21:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperingatkan untuk tidak omong kosong dalam menangani dugaan korupsi proyek pekerjaan persinyalan kereta api. 

Peringatan ini disampaikan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam perbincangan dengan RMOL malam ini, Selasa, 5 Mei 2026.

Uchok menyinggung tragedi tabrakan KRL Commuter Line dengan KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 penumpang dan 90-an lainnya luka-luka pekan lalu.


Kecelakaan maut itu disorot karena dipicu kegagalan sistem persinyalan. Dugaan kian menguat setelah muncul kesaksian asisten masinis KA Argo Bromo Anggrek yang mengaku melihat kejanggalan pada lampu sinyal saat kereta melintas di Stasiun Bekasi.

"Segera seret para pelaku ke penjara. Mereka yang mencuri uang rakyat, tapi rakyat juga yang kehilangan nyawa," ujar Uchok Sky Khadafi.

"KPK jangan omdo! Usut tuntas korupsi sinyal kereta api dalam waktu sesingkat-singkatnya!" sambungnya geram.

Informasi yang dihimpun redaksi, proyek persinyalan kereta api yang disidik KPK dikerjakan PT Len Railway Systems, anak usaha PT Len Industri (Persero), dalam rentang 2023-2025.

Nama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, ikut terseret sorotan. Pasalnya, saat proyek berjalan, ia menjabat Direktur Utama PT Len Industri.

KPK sendiri dikabarkan telah menerbitkan surat perintah penyidikan namun masih bersifat umum sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun, jejak dugaan korupsi proyek persinyalan ini sejatinya sudah lama tercium lembaga antirasuah.

"Masih lidik, ya. Tapi belum bisa saya sampaikan," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya