Berita

Insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Politik

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

SELASA, 05 MEI 2026 | 21:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperingatkan untuk tidak omong kosong dalam menangani dugaan korupsi proyek pekerjaan persinyalan kereta api. 

Peringatan ini disampaikan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam perbincangan dengan RMOL malam ini, Selasa, 5 Mei 2026.

Uchok menyinggung tragedi tabrakan KRL Commuter Line dengan KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 penumpang dan 90-an lainnya luka-luka pekan lalu.


Kecelakaan maut itu disorot karena dipicu kegagalan sistem persinyalan. Dugaan kian menguat setelah muncul kesaksian asisten masinis KA Argo Bromo Anggrek yang mengaku melihat kejanggalan pada lampu sinyal saat kereta melintas di Stasiun Bekasi.

"Segera seret para pelaku ke penjara. Mereka yang mencuri uang rakyat, tapi rakyat juga yang kehilangan nyawa," ujar Uchok Sky Khadafi.

"KPK jangan omdo! Usut tuntas korupsi sinyal kereta api dalam waktu sesingkat-singkatnya!" sambungnya geram.

Informasi yang dihimpun redaksi, proyek persinyalan kereta api yang disidik KPK dikerjakan PT Len Railway Systems, anak usaha PT Len Industri (Persero), dalam rentang 2023-2025.

Nama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, ikut terseret sorotan. Pasalnya, saat proyek berjalan, ia menjabat Direktur Utama PT Len Industri.

KPK sendiri dikabarkan telah menerbitkan surat perintah penyidikan namun masih bersifat umum sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun, jejak dugaan korupsi proyek persinyalan ini sejatinya sudah lama tercium lembaga antirasuah.

"Masih lidik, ya. Tapi belum bisa saya sampaikan," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya