Berita

Joko Widodo bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Capres Ganjar Pranowo. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

MINGGU, 19 APRIL 2026 | 03:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritik merupakan salah satu cara untuk merawat demokrasi di Indonesia. Karena itu, kritik terhadap pemerintah seharusnya dipandang sebagai bentuk kontribusi dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya ingin berbagi pengalaman saat berada di dalam pemerintahan, khususnya pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurutnya, banyak kritik yang datang saat itu terbukti mengandung kebenaran.


"Kritik itu sehat bagi demokrasi. Sebenarnya ini PDI Perjuangan juga ingin sharing. Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik. Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.

Lanjut dia, PDIP tidak ingin partai yang kini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami pengalaman seperti yang dirasakan partainya kala itu.

"Sehingga kita jadikan berbagai kritik justru sebagai bentuk rasa cinta kepada bangsa dan negara untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo tetapi dalam praktiknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan," ujarnya.

Tak terkecuali jika PDIP menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasto menyadari jika program prioritas Pemerintah ini memiliki visi yang sangat bagus untuk diterapkan. Hanya saja, banyak masyarakat yang melihat adanya persoalan dalam praktik pelaksanaannya.

"Padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat, tetapi dalam praktik, PDI Perjuangan mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka," pungkasnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya