Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Publika

Pilihan Sunyi yang Menentukan Nilai Rupiah

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 05:21 WIB

PUBLIK sering diajak melihat kebijakan moneter dari sisi yang paling terlihat: penyaluran kredit, pertumbuhan ekonomi, dan angka-angka yang tampak bergerak. Namun di balik itu, ada pertanyaan mendasar yang jarang dibahas secara terbuka: lebih sehat mana bagi sistem, memutar uang kertas lewat kredit, atau memperkuat nilai lewat emas–terutama untuk transaksi dan pembelian besar?

Dana besar Bank Indonesia menjadi contoh nyata dilema ini. Jika dana tersebut disalurkan ke kredit, uang fiat kembali beredar dalam sistem berbasis utang. Aktivitas ekonomi memang terlihat hidup, konsumsi naik, dan dunia usaha memperoleh likuiditas. Namun secara struktural, kredit berarti menambah jumlah uang tanpa menambah nilai riil secara seimbang.

Dalam praktik, kredit tidak selalu mengalir ke produksi. Sebagian masuk ke konsumsi, spekulasi aset, properti, dan impor. Akibatnya, barang tidak bertambah secepat uang. Inflasi naik perlahan, daya beli masyarakat turun, dan rupiah kembali tertekan. Pertumbuhan ada, tetapi rapuh. Yang diuntungkan adalah pelaku besar yang dekat dengan kredit, sementara masyarakat luas menanggung kenaikan harga.


Berbeda dengan kredit, penggunaan dana untuk membeli emas memperkuat cadangan nilai tanpa menciptakan utang baru. Emas tidak bisa dicetak, tidak bergantung pada janji bayar, dan tidak tergerus inflasi. Ketika pemerintah menggunakan dana tersebut untuk membeli emas dalam jumlah besar, yang diperkuat bukan angka, melainkan fondasi kepercayaan. Ini langkah sunyi, tidak sensasional, tetapi bekerja dalam jangka panjang.

Kekuatan emas menjadi semakin relevan ketika digunakan langsung dalam pembelian besar. Selama ini, pembelian besar -- aset negara, infrastruktur, atau transaksi bernilai tinggi -- selalu dipaksakan lewat rupiah. Akibatnya, permintaan rupiah melonjak sementara nilainya terus tertekan. Jika emas digunakan sebagai alat pembayaran atau penyangga dalam transaksi besar, tekanan itu berkurang secara alami.

Pembelian besar menggunakan emas memindahkan fungsi penyimpan nilai dari rupiah ke aset riil. Rupiah tidak lagi dipaksa memikul beban yang bukan kodratnya. Ia kembali menjadi alat tukar harian, sementara emas berfungsi sebagai standar nilai untuk transaksi besar dan jangka panjang. Dengan cara ini, rupiah tidak perlu “dikuatkan” secara artifisial, karena tekanannya memang dikurangi.

Dampak lain yang penting adalah turunnya spekulasi. Ketika transaksi besar dilakukan dengan emas, tidak ada ruang untuk permainan kurs jangka pendek, spread berlebihan, atau euforia harga. Nilai menjadi jelas dan stabil. Ekonomi bergerak karena kebutuhan nyata, bukan karena dorongan angka dan sentimen.

Dalam konteks ini, pembelian emas oleh bank sentral dan penggunaan emas dalam transaksi besar saling melengkapi. Cadangan emas memberi ketahanan, sementara penggunaannya memberi disiplin. Keduanya bersama-sama membatasi dampak negatif sistem fiat yang selama ini membiarkan uang bertambah lebih cepat daripada nilai.

Jika dana tersebut hanya diputar lewat kredit, sistem kembali ke pola lama: cepat, ramai, tetapi mudah bocor. Namun jika sebagian diarahkan ke penguatan emas dan memungkinkan emas berperan dalam pembelian besar, arah kebijakan berubah dari mengejar pertumbuhan semu ke menjaga nilai nyata.

Kesimpulannya, pilihan antara kredit dan emas bukan sekadar soal kebijakan teknis, melainkan soal arah. Kredit memberi dorongan jangka pendek, tetapi emas memberi ketahanan. Integrasi pembelian emas dengan penggunaan emas dalam transaksi besar adalah cara paling rasional untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah tanpa rekayasa angka. Ini bukan langkah mundur, melainkan langkah dewasa dalam menghadapi realitas sistem uang kertas yang terus melemah.

Muchamad Andi Sofiyan
Penggiat literasi dari Republikein StudieClub


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya