Berita

Anggota Komisi V DPR Saadiah Uluputty. (Foto: Dokumentasi PKS)

Politik

Legislator PKS:

Harga Tiket Penerbangan Domestik Mahal Bikin Masyarakat Makin Sulit

RABU, 21 JANUARI 2026 | 23:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mahalnya harga tiket penerbangan domestik yang dinilai membebani masyarakat dan berpotensi menghambat konektivitas antarwilayah di Indonesia. Padahal, transportasi udara merupakan tulang punggung mobilitas nasional, terutama bagi daerah kepulauan dan wilayah tertinggal.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR Saadiah Uluputty merespons tingginya harga tiket pesawat domestik yang sudah menjadi keluhan publik. Bahkan dalam beberapa kasus, lebih mahal dibandingkan penerbangan internasional dengan jarak tempuh yang relatif dekat.

“Kondisi ini tentu tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan justru menjadi moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas,” ujar Saadiah kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.


Legislator PKS ini menjelaskan, mahalnya tiket penerbangan domestik tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor struktural, mulai dari tingginya harga avtur, beban pajak, hingga biaya perawatan pesawat yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Menurutnya, faktor-faktor tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah.

“Biaya avtur yang tinggi, pengenaan PPN pada tiket dan bahan bakar penerbangan domestik, serta mahalnya biaya maintenance karena komponen impor, semuanya berkontribusi pada harga tiket yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Saadiah menegaskan bahwa transportasi udara memiliki peran strategis dalam membuka akses ekonomi daerah, mendukung pariwisata, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan tarif penerbangan tidak boleh hanya dilihat dari sisi bisnis semata, tetapi juga dari aspek pelayanan publik dan keadilan sosial.

“Bagi banyak daerah, terutama di Indonesia Timur dan wilayah kepulauan, pesawat bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan utama. Ketika tiket mahal, maka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga ikut terhambat,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Saadiah mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan, termasuk evaluasi tarif batas atas dan batas bawah, serta meninjau ulang beban fiskal yang selama ini melekat pada penerbangan domestik.

Lebih jauh, Saadiah berharap ada langkah konkret agar harga tiket pesawat domestik bisa lebih terjangkau dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Penerbangan domestik membawa manfaat yang sangat besar bagi konektivitas nasional, pertumbuhan pariwisata, dan perekonomian daerah. Sudah saatnya akses udara menjadi lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami berharap pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga tiket penerbangan domestik agar lebih terjangkau,” pungkasnya.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya