Berita

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai penandatanganan Nota Kesepahaman di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/RMOL

Bisnis

PMI Didorong Berkoperasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan

SENIN, 14 JULI 2025 | 15:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Para pekerja migran (PMI) seusai kembali ke Tanah Air harus diorganisir dan dikonsolidasikan melalui koperasi.

Hal ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), di Jakarta, Senin, 14 Juli 2025.

"Intinya, saya berharap mereka berkoperasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ucap Menkop.


Budi Arie melanjutkan, bahkan program pembentukan Koperasi Dess (Kopdes) Merah Putih juga bakal menciptakan banyak lapangan kerja yang bisa dimanfaatkan para pekerja migran di wilayahnya masing-masing. 

"Kopdes Merah Putih akan banyak membutuhkan tenaga kerja kompeten yang bisa diisi oleh para pekerja migran yang memang sudah terlatih," katanya.

Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya akan mensinergikan program Desa Migran Emas di seluruh Indonesia dengan koperasi. 

"Kita akan melakukan pemberdayaan pekerja migran Indonesia lewat koperasi," kata Karding.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Tenaga Kerja Yassierli menyebutkan, pihaknya siap menggelar program pelatihan SDM koperasi untuk Kopdes Merah Putih, yang diperkirakan akan melibatkan sekitar 2 juta orang tenaga kerja. 

"Karena, program ini harus berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru. Ini kolaborasi yang luar biasa," ujar Menaker. 

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya