Ketua MPR Minta Keputusan Menteri Tak Bikin Pusing Presiden

Seluruh menteri di Kabinet Merah Putih diharapkan tak membuat keputusan yang membebankan Presiden Prabowo Subianto.

Para menteri yang notabene pembantu Presiden sudah sepatutnya membuat kajian yang matang sebelum membuat keputusan agar tak menimbulkan polemik.

"Sebaiknya saya kira pembantu-pembantu presiden, memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi presiden," kata Ketua MPR, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025. 

Menurut Sekjen DPP Partai Gerindra ini, sejumlah persoalan yang belakangan harus diselesaikan langsung oleh Presiden Prabowo semestinya dapat dituntaskan di tingkat kementerian. 

Muzani pun mencontohkan penanganan konflik pertambangan nikel di Raja Ampat dan penyelesaian sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Ia menjelaskan, persoalan-persoalan tersebut sejatinya bisa diselesaikan di tingkat kementerian, tak harus presiden turun tangan.

"Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian," ujar Muzani.

Lebih jauh, Muzani menekankan pentingnya pengelolaan isu secara efisien di lingkup kementerian agar Presiden Prabowo bisa fokus pada persoalan-persoalan strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

"Supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan masyarakat," pungkasnya.