Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono/RMOL

Politik

Komisi I DPR Yakin Tak Ada Tekanan Politik dalam Pembatalan Mutasi Letjen Kunto

SENIN, 05 MEI 2025 | 13:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI memastikan pembatalan mutasi perwira tinggi TNI, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang sempat dipindahkan dari jabatannya sebagai Pangkogabwilhan I menjadi staf khusus KSAD, tidak ada tekanan politik. 

“Saya yakin TNI sudah sangat independen dan sangat mapan untuk menjalankan fungsinya,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 Mei 2025. 

Lagipula, lanjut Dave, prajurit TNI secara hierarki berada di bawah komando Panglima TNI. Di mana Panglima TNI berada di bawah komando Panglima Tertinggi, dalam hal ini Presiden RI. 


“TNI itu di bawah komando panglima tertinggi yaitu presiden, bukan di bawah siapa pun,” tegas politikus Partai Golkar ini. 

Ditanya lebih jauh mengenai saran ke depan agar persoalan mutasi TNI tidak berubah-ubah, Dave meyakini institusi TNI proporsional dalam memutuskan sesuatu. 

“Ya tentu perbaikan, penyempurnaan, itu adalah suatu hal yang baik dan memang dibutuhkan, dan kami yakin TNI mampu mengoreksi hal-hal yang dilihat atau dianggap itu tidak baik,” demikian Dave. 

Sebelumnya, beredar salinan dokumen Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 554.a/IV/3025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, pada Jumat 2 Mei 2025. 

Dalam salinan dokumen tersebut, di antaranya menunjukkan putra Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yakni Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, batal dicopot dari jabatannya sebagai Pangkogabwilhan I. Begitupula dengan mantan ajudan Presiden ketujuh RI Joko Widodo, Laksda TNI Hersan, batal dipromosikan menggantikan Kunto sebagai Pangkogabwilhan I.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya