Perempuan Harus Paham Baca Postur Anggaran

Setiap perempuan harus memahami postur anggaran hingga efektif dalam berkomunikasi.

Hal ini dikatakan Ketua Presidium (KPPI) 2025 Irma Suryani Chaniago dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Anggota Legislatif (Aleg) Memahami Postur Anggaran, Komunikasi Publik, dan Memaknai Undang-Undang Pemilu serta Strategi Pemenangan Politisi Perempuan” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 Mei 2025. 

"FGD seminar untuk bisa menambah wawasan kita semua. Ya terkait dengan bagaimana membaca postur anggaran dan bisa berkomunikasi dengan efektif," kata Irma dalam sambutannya.

FGD ini juga bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang struktur dan postur anggaran negara terkini. Kemudian, memastikan anggota legislatif perempuan dapat memastikan anggaran bermanfaat bagi masyarakat.

"Jadi kalau ibu-ibu bisa membaca khusus anggaran, insya Allah, apapun yang ibu lakukan di daerah, saya yakin rakyat bukan cuma pemerintah, tapi rakyat pun juga akan angkat topi. Oh bener, ibu ini ngerti ya. Aspirasi kita tersampaikan dan bisa dijalankan. Kan itu intinya ya," ujar Irma.

Selain itu, Irma berharap FGD ini bisa meningkatkan kemampuan berbicara para legislator perempuan di ruang publik dan media dengan narasi kuat serta terstruktur. Lalu, mengembangkan strategi komunikasi politik yang efektif.

"Khususnya terkait isu anggaran kepada konstituen, dan komunikasi politik untuk dalam upaya upaya memperjuangkan suatu kebijakan," ujar Anggota Komisi IX DPR ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menilai positif kegiatan yang digelar KPPI ini. Sebab, membuka ruang diskusi terhadap berbagai pemahaman tentang legislasi, termasuk perihal komunikasi yang mumpuni.

Indra membuka peluang mengajak KPPI sebagai mitra Badan Keahlian DPR. KPPI nantinya akan berkontribusi untuk ikut menguji publik undang-undang di Indonesia.

"Tidak menutup kemungkinan dengan semacam ini ke depan KPPI merupakan salah satu stakeholder yang bisa menjadikan mitra untuk uji publik terhadap undang-undang yang ada di Indonesia," ujar Indra.