Joko Widodo bersama Dedi Mulyadi/Ist
Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai pro kontra, karena masyarakat melihat dari sudut pandang berbeda-beda.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, bagi masyarakat yang pro, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini merupakan pemimpin yang merakyat, karena selalu ada di tengah rakyat,
Dari sudut pandang pro, kata Jamiluddin, masyarakat menganggap KDM dapat mengetahui persoalan masyarakat. Dengan begitu, pemimpin diharapkan dapat mengambil kebijakan yang pas untuk mengatasi persoalan masyarakat.
“Bagi kelompok ini, pemimpin yang baik adalah yang mampu mengambil keputusan yang cepat. Hal ini mereka temukan pada sosok KDM yang mengambil kebijakan saat di lapangan. KDM dinilai mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan langsung mengambil keputusan di tempat,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Senin 5 Mei 2025.
Menurut Jamiluddin, pola kepemimpinan yang ditunjukkan KDM bukanlah hal baru. Sebab, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) jauh-jauh hari sudah mempraktikkannya.
“Pola kerja seperti itulah yang ditunjukkan Jokowi diawal menjadi Presiden. Awalnya mendapat respons yang baik, tapi belakangan sebagian menilai pola kerja demikian hanya pencitraan,” kata Jamiluddin.
Adapun bagi yang kontra KDM, mereka menilai bahwa ketika pemimpin turun ke bawah dan hanya mengambil kebijakan di tempat, dinilai punya sisi negatif. Kebijakan yang diambil atas dasar berpikir parsial.
Padahal, suatu kebijakan diambil perlu didasari berpikir komprehensif. Dengan begitu, masalah diatasi bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang.
“Dari sudut pandang ini, pemimpin yang mengambil kebijakan dengan berpikir parsial, kerap untuk mengatasi persoalan sesaat. Keputusan seperti ini memang dapat memuaskan masyarakat dalam jangka pendek,” kata Jamiluddin.
Menurut Jamiluddin, keputusan seperti itu apabila berdampak jangka panjang dan bisa menambah masalah. Hal inilah yang awalnya masyarakat menyukai sang pemimpin, namun dalam jangka panjang berpeluang akan dihujat.
“Hal seperti ini juga terlihat pada kasus Jokowi ketika jadi Presiden. Awalnya dipuja-puja, belakangan justru banyak yang menghujatnya,” ujar Jamiluddin
“Jadi, dari sudut pandang ini, KDM dinilai lebih banyak mengambil kebijakan populis, tanpa kajian mendalam, dan itu dimaksudkan untuk mengatasi masalah jangka pendek,” sambungnya.
