Berita

Presiden AS Donald Trump/Net

Politik

Mendesak Penguatan UMKM Hadapi Kenaikan Tarif Pajak AS

JUMAT, 04 APRIL 2025 | 10:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta menguatkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas serta lebih tangguh menghadapi gencatan senjata eksternal.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M Hanif Dhakiri menanggaoi perang dagang Amerika Serikat (AS) yang menaikkan tarif kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, Hanif juga mendorong diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dan Afrika.


“Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” kata Hanif kepada wartawan, Jumat 4 April 2025.

Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar 14 miliar dolar AS.

“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” kata Hanif.

Wakil Ketua Umum PKB ini menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional agar menjadi lebih baik.

“Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” demikian Hanif.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump resmi mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional dengan meluncurkan tarif timbal balik (Resiprocal Tarrifs). 

Indonesia masuk dalam daftar 10 besar yang terkena imbas tarif timbal balik tersebut sebagai dampak dari perang dagang di AS yang berkontribusi terhadap defisit perdagangan AS.

Nilai impor AS dari Indonesia dinilai lebih tinggi 18 miliar dolar AS dibanding sebaliknya. AS mengenakan tarif baru bagi Indonesia sebesar 32 persen. 

Ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain tekstil dan rajutan (termasuk jersey), sepatu, minyak sawit, udang dan ikan, serta peralatan elektrik.



Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya