Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

AS Dukung Aksi Israel Setop Bantuan Gaza sampai Hamas Turuti Gencatan Senjata

SENIN, 03 MARET 2025 | 10:52 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan Israel untuk menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza hingga Hamas menyetujui perpanjangan gencatan senjata mendapat dukungan dari Amerika Serikat 

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes menegaskan bahwa Israel telah bernegosiasi dengan itikad baik sejak awal pemerintahan ini untuk memastikan pembebasan sandera yang ditawan oleh teroris Hamas.  

Untuk itu, apapun tindakan yang diambil dalam upaya mencapai gencatan senjata dengan Hamas akan didukung AS.


"Kami akan mendukung keputusan mereka tentang langkah selanjutnya mengingat Hamas telah mengindikasikan tidak lagi tertarik pada gencatan senjata yang dinegosiasikan," kata Hughes, seperti dimuat Associated Press pada Senin, 3 Maret 2025.

Sebelumnya pada Minggu, 2 Maret 2025, pejabat Israel mengumumkan penghentian masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza. Pemerintah Israel juga memperingatkan Hamas bahwa akan ada konsekuensi tambahan jika kelompok tersebut tidak menerima proposal baru untuk perpanjangan gencatan senjata.  

"Mulai pagi ini, masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza dihentikan," bunyi pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di platform media sosial X. 

"Israel tidak akan mengizinkan gencatan senjata tanpa pembebasan sandera kami. Jika Hamas tetap menolak, akan ada konsekuensi tambahan," lanjut pernyataan tersebut. 

Hamas menuduh Israel berusaha menggagalkan gencatan senjata yang rapuh dan menyebut keputusan penghentian bantuan sebagai pemerasan murahan serta kejahatan perang.

"Ini mencerminkan wajah kriminalnya yang buruk dan merupakan kelanjutan dari genosida terhadap rakyat kami, serta tindakan pemerasan yang menargetkan seluruh penduduk dengan merampas makanan, air, dan obat-obatan dari mereka," kata Hamas dalam pernyataannya.  

Fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas yang mencakup peningkatan bantuan kemanusiaan berakhir pada Sabtu, 1 Maret 3025

Kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan untuk fase berikutnya, di mana Hamas diminta membebaskan puluhan sandera yang tersisa sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel dan gencatan senjata permanen.  

Menurut pejabat Israel, keputusan menangguhkan bantuan dibuat dengan koordinasi dengan pemerintahan Trump. Usulan perpanjangan gencatan senjata hingga Ramadan dan Paskah (20 April) diajukan oleh utusan Timur Tengah pemerintahan Trump, Steve Witkoff.  

Pada fase pertama gencatan senjata, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel dan jenazah delapan orang lainnya dengan imbalan hampir 2.000 warga Palestina yang dipenjara oleh Israel. Israel juga menarik pasukan dari sebagian besar Gaza dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.  

Namun, kedua belah pihak saling menuduh melanggar kesepakatan. Hamas kini menuduh Israel melakukan pelanggaran lain dengan menangguhkan bantuan.  

Perang dimulai ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik lebih dari 251 orang. Saat ini, Hamas masih menahan 59 sandera, di mana 32 di antaranya diyakini telah tewas.  

Sebagai tanggapan, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, lebih dari 48.000 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya