Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Bisnis

Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Tepat, Pengamat: Penyusunan Selama Ini Ugal-ugalan

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 14:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dinilai sebagai langkah yang tepat. 

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai bahwa anggaran negara seharusnya tidak digunakan untuk program yang tidak memiliki urgensi jelas.

"Kebijakan ini memang harus dilakukan untuk menerapkan visi Asta Cita Prabowo. Selama ini, penyusunan anggaran terkesan ugal-ugalan," ujar Trubus kepada RMOL, Rabu 12 Februari 2025.


Ia mencontohkan berbagai program pemberdayaan, peningkatan, dan pembinaan yang dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap tumpang tindih dan hanya berbeda dalam penamaan.

"Program pemberdayaan, pembinaan padahal itu kan sama saja semuanya hanya namanya yang berbeda. Itu biasanya di mark up oleh ASN Spanyol (separuh nyolong), dimanfaatkan (anggarannya). Jadi itu dihapus oleh pemerintah, disusun dari pusat dan dirinci prioritasnya," jelasnya.

Trubus menambahkan bahwa K/L yang terkena dampak efisiensi anggaran harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan lain, termasuk menjajaki kerja sama dengan sektor swasta agar tetap bisa bertahan.

"Itu mereka dibutuhkan kreativitas dari pemimpinnya, dia harus bisa melakukan public-private partnership kerja sama dengan swasta, kan banyak lembaga  pemerintah yang tidak terkait dengan publik,"tuturnya.

Selain efisiensi, Trubus juga mengusulkan agar pemerintah merampingkan jumlah K/L yang dinilai tidak memiliki peran strategis.

"Badan administrasi kepegawaian negara, BRIN, itu dibubarkan saja itu tidak berkaitan langsung dengan publik dan itu membebani anggaran, jadi harus dirampingkan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya