Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Bisnis

Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Tepat, Pengamat: Penyusunan Selama Ini Ugal-ugalan

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 14:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dinilai sebagai langkah yang tepat. 

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai bahwa anggaran negara seharusnya tidak digunakan untuk program yang tidak memiliki urgensi jelas.

"Kebijakan ini memang harus dilakukan untuk menerapkan visi Asta Cita Prabowo. Selama ini, penyusunan anggaran terkesan ugal-ugalan," ujar Trubus kepada RMOL, Rabu 12 Februari 2025.


Ia mencontohkan berbagai program pemberdayaan, peningkatan, dan pembinaan yang dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap tumpang tindih dan hanya berbeda dalam penamaan.

"Program pemberdayaan, pembinaan padahal itu kan sama saja semuanya hanya namanya yang berbeda. Itu biasanya di mark up oleh ASN Spanyol (separuh nyolong), dimanfaatkan (anggarannya). Jadi itu dihapus oleh pemerintah, disusun dari pusat dan dirinci prioritasnya," jelasnya.

Trubus menambahkan bahwa K/L yang terkena dampak efisiensi anggaran harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan lain, termasuk menjajaki kerja sama dengan sektor swasta agar tetap bisa bertahan.

"Itu mereka dibutuhkan kreativitas dari pemimpinnya, dia harus bisa melakukan public-private partnership kerja sama dengan swasta, kan banyak lembaga  pemerintah yang tidak terkait dengan publik,"tuturnya.

Selain efisiensi, Trubus juga mengusulkan agar pemerintah merampingkan jumlah K/L yang dinilai tidak memiliki peran strategis.

"Badan administrasi kepegawaian negara, BRIN, itu dibubarkan saja itu tidak berkaitan langsung dengan publik dan itu membebani anggaran, jadi harus dirampingkan," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya