Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Bisnis

Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Tepat, Pengamat: Penyusunan Selama Ini Ugal-ugalan

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 14:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dinilai sebagai langkah yang tepat. 

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai bahwa anggaran negara seharusnya tidak digunakan untuk program yang tidak memiliki urgensi jelas.

"Kebijakan ini memang harus dilakukan untuk menerapkan visi Asta Cita Prabowo. Selama ini, penyusunan anggaran terkesan ugal-ugalan," ujar Trubus kepada RMOL, Rabu 12 Februari 2025.


Ia mencontohkan berbagai program pemberdayaan, peningkatan, dan pembinaan yang dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap tumpang tindih dan hanya berbeda dalam penamaan.

"Program pemberdayaan, pembinaan padahal itu kan sama saja semuanya hanya namanya yang berbeda. Itu biasanya di mark up oleh ASN Spanyol (separuh nyolong), dimanfaatkan (anggarannya). Jadi itu dihapus oleh pemerintah, disusun dari pusat dan dirinci prioritasnya," jelasnya.

Trubus menambahkan bahwa K/L yang terkena dampak efisiensi anggaran harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan lain, termasuk menjajaki kerja sama dengan sektor swasta agar tetap bisa bertahan.

"Itu mereka dibutuhkan kreativitas dari pemimpinnya, dia harus bisa melakukan public-private partnership kerja sama dengan swasta, kan banyak lembaga  pemerintah yang tidak terkait dengan publik,"tuturnya.

Selain efisiensi, Trubus juga mengusulkan agar pemerintah merampingkan jumlah K/L yang dinilai tidak memiliki peran strategis.

"Badan administrasi kepegawaian negara, BRIN, itu dibubarkan saja itu tidak berkaitan langsung dengan publik dan itu membebani anggaran, jadi harus dirampingkan," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya