Prabowo Minta Pimpinan Bea Cukai Diganti Bukan Teguran Biasa

.Pidato Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Bea Cukai yang tidak becus dinilai bukan sekadar teguran administratif biasa. 

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan keras tersebut merupakan sinyal politik bahwa Presiden mulai membuka perang terhadap kelompok-kelompok birokrasi yang selama ini dianggap menjadi “negara dalam negara”.

Amir melihat ucapan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan Presiden terhadap berbagai persoalan di lapangan, mulai dari lambannya pelayanan, kebocoran penerimaan negara, mafia impor, hingga dugaan permainan elite ekonomi yang selama bertahun-tahun sulit disentuh.

“Pernyataan Presiden adalah kode bahwa ada persoalan serius yang sudah masuk kategori ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional,” kata Amir, dikutip Kamis 21 Mei 2026.

Menurut Amir, Bea Cukai memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi gerbang keluar masuk barang, arus perdagangan internasional, hingga pengawasan terhadap komoditas ilegal dan penyelundupan.

Karena itu, ketika Presiden berbicara keras soal reformasi Bea Cukai, maka sesungguhnya yang sedang disentuh adalah jantung kekuatan ekonomi nasional.

Amir Hamzah melihat ada pertarungan besar antara agenda nasionalisme ekonomi yang ingin dibangun Prabowo dengan kepentingan kelompok-kelompok ekonomi lama yang selama ini menikmati celah di sektor impor dan kepabeanan.

Menurutnya, selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi persoalan klasik berupa kebocoran penerimaan negara akibat praktik permainan dokumen impor, under invoicing, manipulasi HS code, hingga penyelundupan komoditas tertentu.

“Presiden paham bahwa kebocoran negara itu bukan hanya karena korupsi biasa, tetapi ada jaringan ekonomi dan birokrasi yang bekerja sistematis," kata Amir.