Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Lazarus Simon Ishak/Ist
Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI tidak menghapuskan program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam menerapkan sekolah swasta gratis di Jakarta.
"Bahkan harus disempurnakan dengan pemenuhan gizi siswa," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Lazarus Simon Ishak dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi Partai Demokrat-Perindo, Senin, 11 November 2024.
Menurutnya, program sekolah gratis harus menjamin kualitas pendidikan yang diberikan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Bahkan, pihaknya meyakini program sekolah gratis akan menjadi solusi dari permasalahan pendidikan yang terjadi selama ini, seperti banyak siswa-siswa yang gagal masuk sekolah negeri lantaran zonasi sehingga harus sekolah swasta yang berbayar.
"Mengingat bahwa belum tercantumnya Program tersebut dalam Dokumen RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2025, Fraksi Partai Demokrat-Perindo meminta penjelasan secara lengkap mengenai hal ini," kata Lazarus.
Ia mempertanyakan seperti apa kriteria sekolah yang akan menerapkan sekolah gratis, berapa sekolah yang telah siap melaksanakan program tersebut? Berapa siswa yang menjadi target? Terpenting, apa dasar hukum yang diperlukan untuk melaksanakan program sekolah gratis tersebut.
"Bagaimana kaitan antara sekolah gratis tersebut dengan program KJP?. Berapa besar anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program sekolah gratis tersebut?" tanya Lazarus.
Sebab, pada tahun 2025 dialokasikan anggaran untuk pemberian bantuan sosial, salah satunya untuk KJP Plus sebesar Rp2,05 triliun bagi 445.994 siswa dan KJMU sebesar Rp284,26 miliar bagi 15.792 mahasiswa.
Di lokasi yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Ali Muhammad Johan mengungkapkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 91,14 triliun. RAPBD DKI tahun 2025 ini meningkat 6,97 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp85,20 triliun.
RAPBD DKI Jakarta tahun 2025 ini terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp81,68 triliun; Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,45 triliun; Belanja Daerah sebesar Rp82,32 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp8,81 trilun.
"Peningkatan APBD 2025 berasal dari penambahan Pendapatan Transfer yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik," kata Ali.
