Berita

Ketua DPC Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat menggelar jumpa pers di Girly Corner, Pucangsawit, Senin, 14 Oktober 2024/RMOLJateng

Politik

Tak Toleransi Korupsi, PDIP Langsung Pecat Kevin Fabiano

SELASA, 15 OKTOBER 2024 | 00:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, menunjukkan sikap tegas terkait salah satu kadernya yang juga anggota DPRD kota Solo, Kevin Fabiano, telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kevin ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) 2021-2023.

Sosok yang biasa disapa Rudy ini mengaku baru mengetahui Kevin sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jabar melalui pemberitaan media. Namun sebelum penetapan sebagai tersangka oleh Kejati Jabar, Kevin sempat pamit kepada dirinya akan ke Bandung. 

"Sempat pamit ke sini mau ke Bandung, diperiksa Kejaksaan," jelas Rudy, saat menggelar jumpa pers di Girly Corner, Pucangsawit, dikutip RMOLJateng, Senin, 14 Oktober 2024.


Atas penetapan tersebut Rudy segera mengambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi pada kader PDIP yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi. Yakni mengajukan surat pemecatan ke DPP PDIP. 

"Setelah lihat fotonya sudah pakai rompi, Saya hari ini akan bersurat ke DPP untuk pemecatan," tegas Rudy.

Sebab tindakan korupsi Ini musuh utama, yang merugikan masyarakat dan negara. Dan PDIP sendiri tidak mentolerir  tindak pidana korupsi. 

Nantinya DPP yang berhak untuk melakukan pemecatan. Karena KTA yang mengeluarkan DPP. Demikian juga dengan proses pergantian antar waktu (PAW). 

"Siapa yang menggantikan dari DPP yang memutuskan. Ya pastinya dari dapil yang sama (dapil III)," lanjut Rudy. 

Ditegaskan juga, kasus yang menimpa Kevin tidak terkait dengan PDIP. Hal itu adalah tindakan pribadinya, terlebih lagi kasusnya terjadi pada 2021, di mana saat itu Kevin belum masuk PDIP. 

"Kita melihat saudara Kevin ini baik karena kami tidak melihat, tidak mendengar, apa yang terjadi di Jawa Barat. Kevin masuk menjadi kader PDIP sejak tahun 2022. Sedangkan kasus dugaan korupsinya tahun 2021 dan baru terungkap tahun 2024," paparnya. 

Saat mengisi formulir sebagai calon legislatif (caleg) untuk DPRD kota Solo juga sudah dilengkapi dengan SKCK, bebas dari tindak pidana. Karena saat itu belum terungkap, imbuh Rudy. 

Kemudian KPU juga meloloskan, berarti sudah klir. 

"Namun tiba-tiba jadi tersangka ya tidak tahu saya, apalagi ini kejadiannya di Jawa Barat. Kejadian ini menjadi evaluasi agar lebih selektif lagi dalam memasukkan kader. Sekali lagi saya sudah tegaskan, jauhkan diri dari korupsi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya