Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Istimewa
Mayoritas pengguna media sosial pesimistis Presiden terpilih Prabowo Subianto mampu melunasi utang era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana Pemerintah Indonesia mempunyai utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800 triliun.
Hal ini merupakan hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto mengatakan, sebanyak 72,5 persen netizen pesimistis Prabowo dapat menyelesaikan utang warisan Jokowi. Eko menjelaskan, risetnya ini melibatkan 18.977 pengguna akun media sosial X.
"Ke depan gimana? Kira-kira, para netizen yang 18 ribu akun, 22 ribu perbincangan tadi. Angkanya, ini juga surprise saya rasa, ternyata 72,5 persen pesimistis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani langsung Pak Prabowo juga dalam lima tahun mendatang," tutur Eko dalam acara Diskusi Publik di Jakarta, Kamis (4/7).
Para netizen menilai kondisi keuangan Indonesia sudah terlalu buruk. Dengan begitu, mereka sulit untuk mempunyai optimisme soal utang pemerintah.
Bahkan, lanjut Eko, perbincangan di media sosial telah sampai pada pembahasan negara kolaps atau bangkrut. Hal ini didukung dari alasan sebagian besar netizen menganggap utang Indonesia terus membesar dan bunga terus bertambah. Di sisi lain, anggaran justru terus mengalami defisit.
"Walaupun mungkin ini, kalau dari peneliti, mungkin bisa jauh karena faktornya pasti tidak hanya satu. Tapi, ini penting, karena lonceng ketidakstabilan dan ekonomi itu sekarang, ya referensi kita yang paling dekat itu sosial media," paparnya.
Tak hanya itu, generasi Z juga aktif menyuarakan keluhan-keluhan terkait utang yang semakin membengkak. Bahkan banyak yang berpendapat Jokowi ingkar janji.
Pasalnya, pada kampanye Pilpres 2014, Jokowi menargetkan rasio utang terhadap PDB dapat dikurangi secara bertahap. Faktanya, rasio utang terhadap PDB di era Jokowi mencapai 40 persen. Angka ini cukup tinggi dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkisar 24,7 persen dari PDB.
Di sisi lain, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai akan menambah beban utang Indonesia. Para netizen meragukan proyek tersebut dapat berhasil apabila terus menjadi beban utang negara.
"Walaupun sebetulnya kalau secara proporsional, mungkin IKN bukan yang terbesar dalam konteks utang, tapi menjadi concern para netizen. Kenapa? Karena kita tahu enggak ada investor yang masuk, ya. Mungkin ada, ya. Tapi enggak banyak kan yang masuk, gitu, sehingga mereka khawatir ini ke depan gimana nih keberlanjutannya (IKN)," tutup Eko.
