PDIP melalui Tim Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur dengan pihak tergugat yakni KPU pada Selasa (2/4) lalu.
Gugatan itu sudah terdaftar di PTUN dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUN.JKT dengan pihak penggugat PDIP diwakili oleh Megawati Soekarnoputri.
Sejumlah pihak menganggap aneh gugatan itu dalam sengketa Pilpres 2024. Aktivis senior Muhammad Said Didu ikut mengomentari langkah partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
“
Manuver lucu dari PDIP. Berteriak dan ditunggu bongkar kecurangan Pilpres lewat hak anget, eh malah menggugat ke PTUN yg sama sekali tdk ada kaitan dg kecurangan,” tulis Said Didu dalam akun media X pribadinya, Kamis (4/4).
Bahkan dia berkelakar untuk menyuruh PDIP sekalian menggugat ke Pengadilan Agama.
“
Permainannya masih tanggung. Harusnya sekalian gugat ke Pengadilan Agama saja,” seloroh dia.
Alhasil, celotehan Said Didu itu dibanjiri komentar netizen baik yang pro maupun kontra.
Sebelumnya, anggota Tim PDI Erna Ratnaningsih mengatakan KPU masih memakai PKPU Nomor 19 Tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar hukum.
"Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024," kata Erna.
Kemudian Tim PDI meminta PTUN memerintahkan kepada tergugat untuk tidak menerbitkan atau melakukan tindakan administrasi apapun sampai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
