Berita

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Tak Sekadar Dilanjutkan, PAN Minta Pemerintah Tingkatkan Program-program Kerakyatan

SENIN, 01 JANUARI 2024 | 12:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk tetap meneruskan bahkan meningkatkan program kerakyatan yang sudah berjalan selama ini. Seperti, bantuan sosial, PKH, KIS, KIP, hingga bantuan modal usaha.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menuturkan, program-program tersebut sangat diperlukan dan diminati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertahankannya.

"Secara logis, sesuatu yang sudah baik dan sangat diminati sudah sepantasnya dilanjutkan, ditingkatkan, dan diintensifkan," kata Saleh kepada wartawan, Senin (1/1).


Saleh menuturkan, program pemberian bansos, BLT El Nino, dan penyerahan sertifikat tanah adalah program yang telah berjalan sejak lama. Program-program tersebut melengkapi bansos lain seperti PKH, KIS, KIP, bantuan modal usaha, bantuan lansia yang menjangkau puluhan juta rakyat Indonesia.

Dia menyebut, semuanya merupakan program unggulan pemerintahan Jokowi-Maruf sebagai jaring pengaman sosial.

"Jokowi itu tidak hanya berhasil dalam pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, ia juga sangat peduli dengan ketahanan sosial. Itulah sebabnya bansos dengan segala rinciannya tetap dipertahankan, ditingkatkan, dan diintensifkan," jelasnya.

Saleh pun merasa heran jika ada pihak-pihak yang hendak menghentikan program unggulan Presiden Jokowi tersebut.

"PAN tentu menilai sangat aneh jika ada beberapa pihak yang ingin menghentikan sementara bansos dan jaring pengaman sosial ini. Padahal, semua menyadari bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.

"Dan lagi pula, membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi sangat dijamin oleh konstitusi. Bukankah konstitusi menyebut bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan?" demikian Saleh Daulay.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya