Berita

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas menyerahkan perjanjian kerjasama politik ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi/RMOL

Politik

Ketum PAN: Tidak Ada Arahan Presiden untuk Dukung Prabowo Subianto

MINGGU, 13 AGUSTUS 2023 | 11:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar dengan Koalisi Pendukung Prabowo Subianto bukan karena perintah Presiden Joko Widodo.

Hal ini ditegaskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas usai menandatangani kerjasama politik di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta, Minggu (13/8).

"Apakah sudah ada persetujuan pak Jokowi? Dari Presiden tidak ada arahan," tegasnya.


Zulhas yang juga menjabat Menteri Perdagangan itu menegaskan keputusan mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 tidak ada intervensi presiden.

"Jadi ini keputusan bersama, bareng-bareng. Sekali lagi tidak ada arahan dari Presiden Jokowi," pungkasnya.

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merasa bangga lantaran 4 partai sudah mencapai satu visi. Para ketua umum 4 partai ini, juga mudah dalam berkomunikasi dan memiliki tujuan yang sama. Hal tersebut lantaran keempatnya tergabung dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo.

Namun demikian, Menko Perekonomian RI itu menilai bahwa perjalanan masih panjang dan butuh konsolidasi penuh untuk mencapai kemenangan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya