Berita

Ilustrasi tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu Serentak 2024/Net

Politik

Anggaran KPU Mandeg, jadi Kendala Coklit Pemilu 2024 di Daerah hingga Luar Negeri

JUMAT, 03 MARET 2023 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu Serentak 2024, khususnya yang berlangsung di luar negeri, terdapat kendala. Khususnya terkait dengan instrumen utama yang mendukung pelaksanaannya.

Hal tersebut ditemukan Komunitas Pemilu Bersih, dalam merespon informasi mengenai sejumlah permasalahan coklit di daerah-daerah maupun luar negeri, khususnya dalam kurun waktu sejak dimulai pada 12 Februari hingga hari ini.

“Berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun oleh relawan kami, banyak kendala dan tantangan yang muncul, terutama proses coklit yang dilakukan oleh petugas KPU baik di beberapa daerah maupun di luar negeri,” ujar Kordinator Komunitas Pemilu Bersih Jeirry Sumampow dalam keterangannya, Jumat (3/3).


Jeirry menguraikan, selain kendala ketiadaan panduan coklit yang dimiliki Panitia Pemutakhiran Data memilih (Pantarlih), pihaknya juga menemukan pendanaan untuk kerja coklit belum dicairkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada petugas di daerah hingga Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

“Terkait buruknya pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih ini, kami juga mempertanyakan anggaran untuk Pemutakhiran Data Pemilih TA. 2023 yaitu sebesar Rp 22.477.209.000, apakah digunakan?” keluhnya.

“Sementara di daerah dan PPLN luar negeri terus menjerit tidak memiliki dana untuk melakukan pemutakhiran data pemilih,” demikian Jeirry menambahkan. 

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya