Berita

Ilustrasi tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu Serentak 2024/Net

Politik

Anggaran KPU Mandeg, jadi Kendala Coklit Pemilu 2024 di Daerah hingga Luar Negeri

JUMAT, 03 MARET 2023 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu Serentak 2024, khususnya yang berlangsung di luar negeri, terdapat kendala. Khususnya terkait dengan instrumen utama yang mendukung pelaksanaannya.

Hal tersebut ditemukan Komunitas Pemilu Bersih, dalam merespon informasi mengenai sejumlah permasalahan coklit di daerah-daerah maupun luar negeri, khususnya dalam kurun waktu sejak dimulai pada 12 Februari hingga hari ini.

“Berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun oleh relawan kami, banyak kendala dan tantangan yang muncul, terutama proses coklit yang dilakukan oleh petugas KPU baik di beberapa daerah maupun di luar negeri,” ujar Kordinator Komunitas Pemilu Bersih Jeirry Sumampow dalam keterangannya, Jumat (3/3).


Jeirry menguraikan, selain kendala ketiadaan panduan coklit yang dimiliki Panitia Pemutakhiran Data memilih (Pantarlih), pihaknya juga menemukan pendanaan untuk kerja coklit belum dicairkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada petugas di daerah hingga Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

“Terkait buruknya pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih ini, kami juga mempertanyakan anggaran untuk Pemutakhiran Data Pemilih TA. 2023 yaitu sebesar Rp 22.477.209.000, apakah digunakan?” keluhnya.

“Sementara di daerah dan PPLN luar negeri terus menjerit tidak memiliki dana untuk melakukan pemutakhiran data pemilih,” demikian Jeirry menambahkan. 

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya