Berita

Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto/RMOL

Politik

Minta Andi Arief Baca Aturan Main, PDIP: Dijegal atau Menjegal That Is The Game!

SENIN, 29 AGUSTUS 2022 | 16:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP menanggapi santai pernyataan Kepala Bapilu DPP Demokrat Andi Arief yang menyebut ada pihak-pihak yang berupaya menjegal salah satu Capres dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meminta anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu untuk membaca rule of the game aturan main dalam hal ini terkait Pemilu 2024.

“Kalau Pak Andi Ketua BP Pemilu (Bapilu) yang pertama dan paling utama dipelajari tentu sama dengan saya, yaitu membaca rule of the game. Rule of the game-nya dibaca aturan mainnya dibaca,” tegas Bambang Pacul kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).


Sebab menurut Pacul, siapapun yang akan bertanding pasti akan membaca aturan main terlebih dahulu. Termasuk dalam hal Pemilu serentak 2024.

Atas dasar itu, Pacul menegaskan bahwa upaya penjegalan sebagaimana dimaksudkan Andi Arief bukanlah soal. Asalkan, itu sesuai dengan aturan main yang berlaku.

“Rulenya kayak apa? Jadi dijegal atau menjegal dan lain sebagainya itu selama rulenya itu mendukung, that is the game! Endak ada soal gituloh,” tegasnya.

“Dan enggak usah perlu nuduh-nuduh. Menurut saya sih begitu lho ya. Beliau ketua Bappilu, Bambang Pacul Ketua Pemenangan Pemilu, sama. Dikau jadi wartawan belajar aturan mainnya jadi wartawan. Dikau jadi Anggota Dewan belajar dulu Tatibnya, pasti begitu. Itu umum aja. Jadi enggak perlu… kalau misalnya dalam rapat terjadi misalnya si a membantai si b dsb selama itu berada dalam rulenya enggak ada soal. Oke?” demikian Pacul.

Kepala Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief mengungkapkan ada upaya menjegal koalisi yang dukung Anies sebagai Capres pada Pemilu 2024. Upaya penjegalan itu disebut dilakukan ke koalisi agar Anies tidak mendapat tiket Pilpres 2024.

“Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. (Sehingga -red) Anies tidak mendapat koalisi," kata Andi Arief dalam duitan akun Twitternya.

Andi Arief awalnya menyebut Pilpres 2024 dipastikan tidak adil apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut campur. Sebab menurutnya, Penguasa bisa melakukan apapun untuk memuaskan hasrat kekuasaannya itu.

"Pilpres 2024 hampir dipastikan tidak adil proses dan hasilnya selama Presiden Jokowi ikut cawe-cawe. Orang yang berkuasa bisa melakukan apa saja, dan bisa menakutkan,” ujarnya.

Lantas Andi Arief menduga Jokowi bisa saja berlindung di balik pernyataan tidak mendukung salah satu Capres, meskipun dukung mendukung satu sosok merupakan hak pribadinya. Hanya saja, kata Andi Arief, Jokowi tidak lantas menolak pencalonan Anies di Pilpres 2024.

"Pak Jokowi pasti akan bilang hak saya mendukung Ganjar Misalnya. Tetapi, jangan juga punya rencana menolak pencalonan @aniesbaswedan karena dianggap hak," ujarnya.

Andi Arief kemudian menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut belum tentu sosok elektabilitas tinggi bakal dicapreskan partai. Mnurutnya yang berhak bilang begitu adalah pengambil keputusan di partai, bukanlah Presiden.

"Siapa yang paling berhak bicara calon dengan elektabilitas tinggi belum tentu dicalonkan? Bukan Presiden, tapi pengambil keputusan di Partai,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya