Ketua MPR RI: Capres-Cawapres Tidak Perlu Punya Visi-Misi Sendiri-sendiri Jika PPHN Disepakati

Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan aspek krusial dalam rangka mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju tahun 2045.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2022, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa siang (16/8).

"Pembentukan haluan negara yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045," kata Bamsoet.

"Hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama," imbuhnya menegaskan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengurai, hadirnya PPHN tidak akan menimbulkan kewajiban bagi presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN kepada MPR RI.

PPHN, kata dia, akan menjadi payung ideologis dan konstitusi bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

"Jika Pokok-Pokok Haluan Negara disepakati oleh seluruh komponen bangsa, maka calon presiden dan calon wakil presiden, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati/walikota dan calon wakil bupati/walikota tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing," sambungnya.

Setelah Pengantar Sidang Tahunan oleh Ketua MPR RI, acara dilanjutkan oleh Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan HUT ke-77 Republik Indonesia.

Selain itu, Kepala Negara juga akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2023 beserta nota keuangan negara.

Hadir sejumlah petinggi negara antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tampak juga Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.