Tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang mencapai Rp 23 ribu per liter diyakini akan menimbulkan efek domino. Mulai dari nelayan yang akan semakin terpuruk, hingga konsumsi produk perikanan yang semakin jatuh.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin tidak ingin kondisi ini dibiarkan karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dia meminta pemerintah tidak hanya berkomentar terkait naiknya harga BBM untuk nelayan yang telah membuat mangkrak 2.000 lebih kapal nelayan dan mengancam jutaan nelayan menganggur.
Politisi PKS ini menambahkan, bukan saja situasi perekonomian negara yang terguncang akibat tingginya harga BBM untuk nelayan, namun juga mempengaruhi kualitas SDM Indonesia yang semakin mengecil konsumsi protein yang jika berlarut akan mengancam naiknya angka
stunting di negara ini.
“Mesti ada aksi nyata bagi pemerintah untuk memberikan solusi seperti 69 persen nelayan yang kesulitan membeli solar subsidi mesti dipermudah. Begitu juga 78 persen nelayan terutama nelayan kecil yang mengalami kesulitan memperoleh rekomendasi mendapat solar subsidi mesti ada kemudahan," tegasnya kepada wartawan, Rabu (3/8).
Akmal mengatakan, dirinya telah mendapat ratusan aspirasi dari masyarakat yang ada di daerah pemilihannya yang sebagian besar masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan, agar tingginya harga solar ada kebijakan dari pemerintah untuk nelayan kecil untuk sekadar menyambung hidup.
Menurut dia, nelayan kecil dengan kapal sekitar 5GT hingga 30 GT ini mengambil ikan hanya seperlunya saja. Tidak ada eksploitasi merusak lingkungan, namun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat sekitar.
Akmal menyoroti tindakan pemerintah yang relatif lambat dalam setiap kebijakan pro kerakyatan, sehingga ketika sudah kejadian seperti tingginya berbagai komoditas strategis seperti BBM ini, lantas menjadi panik tak punya solusi. Dia menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat mesti memberi solusi untuk menyelamatkan nelayan kecil ini akibat harga BBM yang meroket.
“Solusi perikanan budidaya saat ini belum dapat mengimbangi penyediaan perikanan tangkap yang juga menjadi evaluasi bersama. Semoga ada solusi cepat dari pemerintah, karena rakyat kecil masyarakat nelayan kini telah menganggur tidak dapat berlayar,†pungkasnya.
