Berita

Kantor Gubernur Banten Wahidin Halim pada Senin depan akan digerudunk ratusan kepala sekolah/Net

Nusantara

Bosda Lama Tak Cair, Kepala Sekolah se-Banten akan Geruduk Kantor Gubernur Wahidin Halim

JUMAT, 14 JANUARI 2022 | 04:34 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Para Kepala Sekolah se Banten akan mengambil langkah demonstrasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Sebabnya, dipicu oleh Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tidak juga cair hingga tahun 2022.

Tercatat ada 726 Kepala Sekolah (Kepsek) SMA, SMK dan SKH swasta di Provinsi Banten yang melakukan aksi demonstrasi.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah dan Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten Ahmad Ali Subhan mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut akan digelar di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang pada Senin Depan (17/1).


"Tanggal 17 ini aksi, Kepsek sekolah swasta (SMA, SMK, dan SKH) se-Banten," ujar Ahmad Ali seperti diberitakan Kantor Berita RMOLBanten, Kamis (13/1).

Ali mengungkapkan, pada awal tahun 2020 pihaknya diminta untuk mengajukan proposal bantuan hibah Bosda oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten untuk dimasukkan pada budget anggaran tahun 2021.

"Berdasarkan permintaan itu, saya bersama ratusan Kepsek SMK lainnya membuat proposal pengajuan serta memenuhi berbagai proses tahapan lainnya yang cukup menguras tenaga, waktu dan pikiran," katanya.

Ali menambahkan, proposal diajukan kepada Disdikbud Provinsi Banten, untuk kemudian mereka yang akan melakukan upload ke aplikasi E-Hibah.

"Dalam prosesnya kemudian muncul besaran dana yang akan kami terima sekitar Rp250.000/siswa, SK pencairan sampai pada pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sampai pada surat permintaan pencairan, itu sudah dibuatkan juga," katanya.

Setelah semua persyaratan itu selesai dipenuhi, sampai bulan Oktober 2021 kemarin belum juga kunjung cair.

Sebelum akhirnya memilih akan menggerudug kantor Gubernur, pihaknya masih mencoba bersabar dan menunggu sampai akhir tahun 2021.

"Tapi ternyata apa yang kita khawatirkan itu ternyata terbukti, sampai sekarang dana itu belum juga dicairkan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya