Sepakat Presiden Pemimpin Orkestrasi, Natalius Pigai: Karena Eksekutif Kurang Gelorakan Budaya Antikorupsi

Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat memberi sambutan pada Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia), bahwa Presiden Jokowi merupakan pemimpin orkestrasi dalam pemberantasan korupsi sangatlah tepat.

Menurut aktivis HAM, Natalius Pigai, apa yang disampaikan oleh Firli Bahuri merupakan pandangan seorang yang betul-betul memahami bagaimana mewujudkan Indonesia terbebas dari korupsi.

Firli, dikatakan Pigai, melihat bahwa Indonesia tidak mengalami perkembangan secara cepat dikarenakan sektor yang sangat penting untuk bisa membangun persepsi korupsi yaitu eksekutif kurang dalam menggerakkan budaya antikorupsi, pendidikan dan pelatihan.

“Karena sektor eksekutif itu justru tidak menjadi berada garis depan dalam kebijakan membangun persepsi korupsi di Indonesia. Oleh karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPK bahwa Presiden harus memainkan orkestra untuk membangun persepsi korupsi," kata Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/12).

Menurut mantan Komisioner Komnas HAM ini, membenahi indeks persepsi korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada KPK saja, kendati lembaga tersebut adalah leading sektor pemberantasan korupsi. Namun, ujarnya, jika dalam kerangka perbaikan persepsi korupsi masih diselingi perilaku koruptif di institusi penegak hukum lain, seperti Kejaksaan dan Kepolisian maupun Kementrian/Lembaga maka sama saja seperti menggarami lautan.

"KPK itu tidak bisa membangun persepsi korupsi, karena terbatas, anggarannya terbatas, unit juga terbatas, tidak punya kaki tangan di bawah. Jadi ini peran sama-sama. Yang nomor satu adalah eksekutif, kemudian kedua adalah yudikatif, kemudian ketiga adalah Legislatif. Itu sama-sama harus dibangun," pungkas Pigai.