Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Didorong Copot Menteri Pembuat Gaduh yang Bisa Menurunkan Kepercayaan Publik

JUMAT, 05 NOVEMBER 2021 | 08:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana reshuffle kabinet Indonesia Maju terus menguat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa kapan saja melakukan reshuffle karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, Jokowi sudah seharusnya merombak menteri atau wakil menteri yang kinerjanya buruk dan terus membuat gaduh.

"Menteri dan wakil menteri seperti itu tentu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kabinet Jokowi," kata Jamiluddin kepada wartawan, Jumat (5/11).


Menurutnya, jika kepercayaan masyarakat turun, tentu dukungan terhadap kabinet Jokowi juga akan turun. Sebab, tanpa dukungan masyarakat, kabinet Jokowi dengan sendirinya tentu akan sulit merealisasikan program-program kerjanya.

"Hal ini tentu akan berimplikasi pada tidak terwujudnya janji-janji politik Jokowi," katanya.

Jadi, kata Jamiluddin, melihat realitas saat ini, Jokowi sudah selayaknya di reshuffle. Namun, pertanyaan selanjutnya apakah Jokowi punya nyali mereshuffle beberapa menteri dan semua wakil menteri.

"Bahkan Jokowi tidak akan berani mereshuffle menteri dari PDIP meskipun kinerjanya di bawah standar. Sebab Jokowi hanya petugas partai," demikian Jamiluddin yang juga Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999 ini.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya