Berita

Ilustrasi PPKM/Net

Politik

Dianggap Gagal dan Hanya Bikin Rakyat Menderita, PPKM Sebaiknya Dicabut

KAMIS, 09 SEPTEMBER 2021 | 16:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diharapkan untuk dicabut karena telah membuat rakyat menderita. Termasuk juga PPKM di DKI Jakarta.

Begitu yang diharapkan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19.

"Di daerah, akibat PPKM banyak yang menderita untuk dapat bertahan hidup. Petani cabai menderita akibat PPKM, harga cabai anjlok. Derita rakyat akibat PPKM juga seharusnya didengar oleh pemerintah. Sebaiknya PPKM dicabut saja," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/9).


Karena, menurut Muslim, tidak ada yang manfaat bagi rakyat atas PPKM selain derita dan derita.

"Kalau PPKM adalah untuk menghindari kerumunan dan pembatasan kegiatan masyarakat, maka PPKM gagal mencegah kerumunan masyarakat saat Presiden Jokowi lemparkan benda dari mobil dan oleh karena masyarakat berkumpul dan berkerumunan," kata Muslim.

Padahal, tujuan PPKM adalah mencegah kerumunan. Akan tetapi, hal tersebut tidak ditunjukkan oleh tindakan Presiden Jokowi.

"Itu buktikan kegagalan PPKM. Jadi PPKM itu tidak efektif lagi dan gagal. Cabut saja. Termasuk di DKI," pungkas Muslim.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya