Pimpinan KPK mengapresiasi Kemenko Perekonomian dan manajemen pelaksana program kartu prakerja yang terus memperbaiki tata kelola program kartu prakerja, mengikuti aturan, menetapkan SOP, transparan, persaingan terbuka dan insentif sampai ke penerima.
Disisi lain, program kartu prakerja gelombang 18 telah dibuka dan ditargetkan bagi 800.000 penerima dari seluruh Indonesia, terbukti diminati dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan. Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Rabu (18/8).
Airlangga menjelaskan, kuota program kartu prakerja per Provinsi dibobot menurut jumlah pengangguran, kasus Covid-19, dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya. Lalu mempertimbangkan aspek pemerataan, dan ke depannya, kata Airlangga kuota akan dibagi secara proporsional.
"Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," imbuhnya.
Disisi lain, Airlangga menyampaikan, sosialisasi program ini juga semakin baik, terbukti pada tahun 2020 penerima program kartu prakerja dari wilayah Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua relatif kecil, namun di semester 1 tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.
Untuk manajemen pelaksana program kartu prakerja juga akan bekerja sama dengan Kadin atau Apindo dan BP2MI dalam memberikan pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI Daerah agar dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI Purna untuk mendaftar program Kartu Prakerja secara online.
Pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR, DPRD.
Pendaftaran program kartu prakerja hanya bisa dilakukan melalui situs resmi program kartu prakerja di www.prakerja.go.id dengan update informasi bisa diikuti di Instagram @prakerja.go.id.
Untuk menjamin melindungi masyarakat dari penipuan yang mengatasnamakan program kartu prakerja, Menko Airlangga memberi arahan kepada manajemen pelaksana program kartu prakerja dan Bareskrim Polri untuk bekerja sama dan melakukan pendampingan keamanan sistem sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan lebih baik.
Saat ini, Airlangga menambahkan, bahwa Pemerintah juga sedang mempersiapkan program kartu prakerja yang dapat diikuti secara offline. Lembaga vokasi yang ada juga ke depannya akan digandeng untuk memaksimalkan pemberian pelayanan program kartu prakerja.
"Peningkatan kualitas ini terus dilakukan tidak hanya untuk kualitas SDM tetapi juga diharapkan bisa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih cepat," pungkas Airlangga.
