Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom/Net
Pengurus Pusat GMKI (PP GMKI) menyatakan bahwa komitmen Pemerintah untuk mensejahterakan Papua jauh dari harapan pasca penetapan UU 2/2021 tentang Otsus Papua.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom setelah acara diskusi bertajuk "Meneropong Masa Depan Papua Pasca Penetapan Otsus Jilid II" belum lama ini.
"Pelanggaran HAM dan Rasisme masih juga terjadi kepada masyarakat Papua. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang merupakan amanah UU Otsus tidak pernah terbentuk," ujar Jefri Gultom dalam keterangan tertulis Minggu (15/8).
Selain itu, Jefri menyoroti kemiskinan di Papua yang menurutnya sangat memprihatinkan. Padahal, bumi cendrawasih itu menghasilkan pendapatan negera dari Pajak dan non Pajak yang terbesar bagi Indonesia.
"Selama 20 tahun UU Otsus belum terlalu berdampak kepada masyarakat Papua," pungkas Jefri.
Sementara itu, pembicara diskusi lain yakni Anggota DPD dari Dapil Papua Barat, Mamberob Y. Rumakik mengatakan, pembahasan UU Otsus dilakukan ditengah pandemi covid-19, sehingga hanya beberapa perwakilan dari pansus yang mengikuti secara langsung di ruangan.
"Awalnya hanya mengajukan revisi 3 pasal yakni perpanjangan dana otsus, aturan pemekaran wilayah dan ketentuan peralihan peraturan. Namun 18 pasal masuk dalam daftar revisi saat pembahasan DPR RI," kata Mamberob.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat Papua untuk mengawal implementasi UU Otsus agar tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat Papua.
