Berita

Syahganda Nainggolan/Net

Hukum

Syahganda Batal Bebas Hanya Karena Surat MA dari Whatsapp, Ray Rangkuti: Penghormatan HAM Menipis di Era Jokowi

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 23:13 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Batalnya Syahganda Nainggolan menghirup udara bebas hanya karena pesan Whatsapp berisi surat dari Mahkamah Agung (MA) soal perpanjangan masa penahanan dianggap penuh kejanggalan sekaligus tanda bahwa semakin menipisnya penghormatan seseorang atas HAM di rezim Joko Widodo.

Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (11/8).

“Jika hak seseorang dapat direngggut hanya melalui pesan WA, itu tanda betapa penghormatan atas HAM seseorang makin menipis di era pemerintahan Jokowi ini,” kata Ray menegaskan.


Ray Rangkuti mengaku sulit percaya, memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang hanya dilakukan melalui pesan Whatsapp. Tak habis pikir olehnya, darimana rujukan bahwa pesan WA yang disebut merupakan surat dari Mahkamah Agung jadi dasar memperpanjang masa tahanan seseorang.

“Bagaimana memastikan bahwa pesan WA itu benar adanya? Bagaimana memastikan bahwa isi dari WA itu benar dari Mahkamah Agung? Bisakah dipastikan bahwa penomoran dan sebagainya itu benar-benar asli? Sangat sulit dipahami,” tanya Ray.

Oleh karena itu, menurut Ray Rangkuti, selama tidak dapat dipastikan keabsahan dari pesan WA tersebut maka tidak boleh dijadikan dasar penahanan seseorang.

Ray kemudian mengingatkan adigium hukum: lebih baik membebaskan ribuan orang yang bersalah dari pada menahan seseorang yang tidak bersalah.

“Sayang sekali, adigium ini tidak berlaku untuk Syahganda. Jelas, mengeluarkan Syahganda dari tahanan adalah jauh lebih mulia dan terhormat dari pada menahannya berdasarkan isi pesan WA.
Kecuali isi pesan WA itu telah dibuktikan kesahihannya secara materil,” tandas Ray.

“Sulit untuk tidak menyebut bahwa Syahganda mendapat perlakuan tidak adil. Menahan orang melalui isi pesan WA itu jelas merenggut hak seseorang untuk bebas. Dan jelas pula, hal ini dapat menjadi ancaman penegakan hukum dan keadilan,” sambungnya menegaskan.

Sebelumnya, rekan Syahganda yang juga aktivis Gde Siriana mengungkap, sebuah ketidaklaziman bahwa Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan dua surat.

Surat pertama bernomor 7098 tentang masa penahanan Syahganda yang akan berakhir 9 Agustus, dimulai sejak 21 Juni. Ini masa penahanan 50 hari.

Lalu surat bernomor 7099 tertanggal 6 Agustus yang menyatakan Syahganda berakhir masa penahanan 50 harinya tanggal 9 Agustus, tetapi diperpanjang penahanannya selama 60 hari. Kedua surat tersebut dikirim melalui pesan Whatsapp.

“Seharusnya surat MA dikirim melalui Pengadilan. Dan diterima hardcopy, bukan softcopy via WA,” ujar Gde.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya