Berita

Syahganda Nainggolan/Net

Hukum

Syahganda Batal Bebas Hanya Karena Surat MA dari Whatsapp, Ray Rangkuti: Penghormatan HAM Menipis di Era Jokowi

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 23:13 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Batalnya Syahganda Nainggolan menghirup udara bebas hanya karena pesan Whatsapp berisi surat dari Mahkamah Agung (MA) soal perpanjangan masa penahanan dianggap penuh kejanggalan sekaligus tanda bahwa semakin menipisnya penghormatan seseorang atas HAM di rezim Joko Widodo.

Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (11/8).

“Jika hak seseorang dapat direngggut hanya melalui pesan WA, itu tanda betapa penghormatan atas HAM seseorang makin menipis di era pemerintahan Jokowi ini,” kata Ray menegaskan.


Ray Rangkuti mengaku sulit percaya, memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang hanya dilakukan melalui pesan Whatsapp. Tak habis pikir olehnya, darimana rujukan bahwa pesan WA yang disebut merupakan surat dari Mahkamah Agung jadi dasar memperpanjang masa tahanan seseorang.

“Bagaimana memastikan bahwa pesan WA itu benar adanya? Bagaimana memastikan bahwa isi dari WA itu benar dari Mahkamah Agung? Bisakah dipastikan bahwa penomoran dan sebagainya itu benar-benar asli? Sangat sulit dipahami,” tanya Ray.

Oleh karena itu, menurut Ray Rangkuti, selama tidak dapat dipastikan keabsahan dari pesan WA tersebut maka tidak boleh dijadikan dasar penahanan seseorang.

Ray kemudian mengingatkan adigium hukum: lebih baik membebaskan ribuan orang yang bersalah dari pada menahan seseorang yang tidak bersalah.

“Sayang sekali, adigium ini tidak berlaku untuk Syahganda. Jelas, mengeluarkan Syahganda dari tahanan adalah jauh lebih mulia dan terhormat dari pada menahannya berdasarkan isi pesan WA.
Kecuali isi pesan WA itu telah dibuktikan kesahihannya secara materil,” tandas Ray.

“Sulit untuk tidak menyebut bahwa Syahganda mendapat perlakuan tidak adil. Menahan orang melalui isi pesan WA itu jelas merenggut hak seseorang untuk bebas. Dan jelas pula, hal ini dapat menjadi ancaman penegakan hukum dan keadilan,” sambungnya menegaskan.

Sebelumnya, rekan Syahganda yang juga aktivis Gde Siriana mengungkap, sebuah ketidaklaziman bahwa Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan dua surat.

Surat pertama bernomor 7098 tentang masa penahanan Syahganda yang akan berakhir 9 Agustus, dimulai sejak 21 Juni. Ini masa penahanan 50 hari.

Lalu surat bernomor 7099 tertanggal 6 Agustus yang menyatakan Syahganda berakhir masa penahanan 50 harinya tanggal 9 Agustus, tetapi diperpanjang penahanannya selama 60 hari. Kedua surat tersebut dikirim melalui pesan Whatsapp.

“Seharusnya surat MA dikirim melalui Pengadilan. Dan diterima hardcopy, bukan softcopy via WA,” ujar Gde.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya