Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

Puan Maharani Minta Pemerintah Tingkatkan Kepercayaan Rakyat

SELASA, 27 JULI 2021 | 15:53 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta agar pemerintah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurut Puan, dukungan rakyat merupakan modal utama sukses atau tidaknya kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

 "Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7).

Puan mengungkapkan dalam membangun kepercayaan masyarakat seperti kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan jangan sampai dicederai hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya. Potensi penurunan kepercayaan harus dicegah dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik serta proses yang bisa dipercaya masyarakat.


Misalnya, sambung Puan, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat krusial dengan jumlah kasus harian yang juga menurun jangan sampai menimbulkan hoax bahwa jumlah kasus harian tersebut turun karena testing yang diturunkan. Antisipasi tersebut, antara lain dengan tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat apalagi di bawah standar yang berlaku.

"Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi. Testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah. Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah,” tandas mantan Menko PMK ini.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut lebih lanjut menjelaskan, monitoring data testing per daerah memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ‘buka-tutup’ per daerah ke depannya.

Sebaliknya, tutur Puan, jika testing kurang dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap maka dikhawatirkan bisa menjadi 'bom waktu' di kemudian hari.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

UI Investigasi Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa

Selasa, 14 April 2026 | 16:12

Miris, Makin Banyak Perusahaan Tak Buka Lowongan Kerja

Selasa, 14 April 2026 | 16:11

Pramono Dukung Pemberantasan Premanisme di Jakarta

Selasa, 14 April 2026 | 16:03

Jemaah Haji Tak akan Terbebani Kenaikan Ongkos Penerbangan

Selasa, 14 April 2026 | 16:02

Seruan Kudeta Presiden Prabowo Ancaman Serius

Selasa, 14 April 2026 | 15:46

Israel dan Lebanon Gelar Perundingan Damai di Washington

Selasa, 14 April 2026 | 15:43

Menteri Haji Janji Antrean Tidak Dihapus meski Ada War Tiket

Selasa, 14 April 2026 | 15:36

Aboe Bakar Minta Maaf terkait Pernyataan Madura dan Narkoba

Selasa, 14 April 2026 | 15:14

Tak Masuk Akal Nasdem Gabung Gerindra

Selasa, 14 April 2026 | 15:06

China Minta Semua Pihak Menahan Diri usai AS Blokade Selat Hormuz

Selasa, 14 April 2026 | 14:52

Selengkapnya