Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Luhut Dianggap Gagal, Jokowi Disarankan Pimpin Langsung Perpanjangan PPKM Darurat

JUMAT, 16 JULI 2021 | 20:07 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai keputusan diperpanjangnya PPKM Darurat ini menandakan komando Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, tidak berjalan efektif. Hal itu dapat dilihat dengan tetap tingginya kasus Covid-19 di Jawa dan Bali.

Untuk itu, ia menyarankan agar Presiden Joko Widodo memimpin langsung perpanjangan PPKM Darurat yang diperkirakan hingga Juli 2021.

“Idealnya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara Jokowi mempunyai kewenangan luar biasa,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/7).


Kewenangan Presiden Joko Widodo dianggap mampu menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki bangsa dan negara untuk mengendalikan Covid-19 yang tidak terkendali ini. Jokowi juga seharusnya dapat mengatasi semua konsekuensi dari perpanjangan PPKM Darurat. Salah satunya semakin sulitnya sebagian besar rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Untuk itu, menurut Jamil, Jokowi harus menggelontorkan bantuan pangan yang memadai setidaknya untuk dua bulan ke depan.

“Bantuan pangan ini mendesak diberikan sebagai kewajiban pemerintah dari memperpanjang PPKM Darurat,” tandasnya.

Jokowi juga harus mempercepat vaksinisasi untuk semua umur. Melalui percepatan vaksinasi ini diharapkan terjadi peningkatan imun mayoritas anak negeri, khususnya di Jawa dan Bali. Imun tubuh inilah yang paling ampuh menangkal virus Corona.

Selain itu, Jokowi harus memastikan protokol kesehatan dilaksanakan semua anak bangsa. Ketegasan untuk menegakan pelaksanaan protokol kesehatan tidak boleh ditawar-tawar lagi. Untuk ini, komando paling tepat adalah Jokowi.

Semua itu akan berjalan baik  bila 3 T (Testing, tracing, dan treatment) dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten. Perintah langsung dari Jokowi berpeluang beaar akan diikuti semua tenaga kesehatan yang menangani 3 T.

“Jadi, semua itu hanya dapat dilaksanakan dengan optimal kalau PPKM Darurat langsung dikomandoi Jokowi. Masalahnya, apa Jokowi mengambil over komando tersebut?” Jamiluddin menandaskan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya