Arief Poyuono Ingatkan Jokowi Dan Luhut: Kekuasaan Ada Batasnya, Jangan Mengancam

Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal pesan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kalau kekuasaan ada batasnya, dan kekuasaan digunakan bukan untuk mengancam.

"Saya setuju ucapan SBY bahwa saat ini Luhut Pandjaitan Dan Jokowi sedang menjadi penguasa Indonesia. Dan kekuasaan bukan untuk mengancam, membungkam suara kritik dari masyarakat, apalagi sampai menggunakan kekuasaan untuk menjerat para barisan masyarakat yang kritis," kata Arief dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/7).

Jangan sampai, kata Arief, setelah lengser dan kekuasaan habis Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan dihakimi oleh penguasa yang baru lantaran dulu pernah diancam-ancam.

Disisi lain, Arief juga menyoroti kritik yang dilancarkan oleh Demokrat kepada pemerintah akhir-akhir ini. Ketua Umum FSP BUMN Bersatu itu berharap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berserta jajarannya di Demokrat agar menghadirkan solusi dalam setiap penyampaian kritik ke pemerintah berkenaan dengan penanganan Covid-19.

Arief mengatakan, dirinya setuju bila kritik tidak boleh dibungkam serta pengkritiknya tak boleh mendapatkan ancaman. Namun, menurutnya kritikan tersebut harus berdasarkan fakta dan bisa hadirkan solusi.

"Semua kritik harus dengan tujuan untuk kebaikan masyarakat. Ini penting agar tidak saling timbul  kebencian dimasyarakat yang mengikuti kritik-kritik pada pemerintahan Jokowi," tandas Arief.

Memang saat ini, Arief mengakui kalau pemerintahan Jokowi kedodoran dalam mengahadapi pandemi Covid-19. Namun ia mengklaim bukan berarti pemerintahan tak melakukan apa-apa.

"Gimana enggak panik dimana penanganan penanggulangan masyarakat yang terkena covid banyak yang tidak terlayani dengan baik, rumah sakit penuh, oksigen kurang dan tidak tersedia," tuturnya.

Belum lagi, kata Arief soal kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang 6 minggu. Menurutnya, hal itu bukan tidak mungkin berpotensi merusak perekonomian.

"Sudah sekarang saatnya kita bahu membahu, berbuat apa yang kita bisa untuk meyelamatkan bangsa dan negara," demikian  Arief Poyuono.