Komisi IX Diminta Tolak Usulan Pemerintah Dagang Vaksin Covid-19 Buat Rakyat

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyarankan agar Komisi IX DPR RI menolak tegas rencana pemerintah melalui BUMN Kimia Farma untuk mengkomersialisasikan vaksin Covid-19.

"Pemerintah tidak seharusnya berdagang vaksin di tengah penderitaan rakyat akibat dampak pandemik Covid-19," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).  

Apalagi, kata Jamiluddin, soal opsi dagang vaksin Covid-19 ini sama sekali tidak pernah dibahas dalam rapat kerja Komisi IX dengan mitra kerja.

"Pemerintah sudah semena-semena mengambil keputusan dengan melecehkan DPR RI, khususnya Komisi IX DPR RI," ujar Jamil.

Oleh karena itu menurut dia, Komisi IX sudah sepatutnya untuk meminta penjelasan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kimia Farma, terkait vaksin berbayar tersebut.

"Komisi IX harus satu suara dan tegas meminta pemerintah membatalkan vaksin berbayar. Hanya dengan ketegasan itu DPR RI masih punya marwah di mata rakyat. DPR RI bukan lembaga stempel, sebagaimana yang terjadi di masa Orba," demikian Jamiluddin.