Juru bicara Kantor Urusan Dewan Negara Taiwan yang berbasis di Beijing, Zhu Fenglian/Net.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China, Zhu Fenglian, pada Selasa (25/5) turut mengomentari ditolaknya proposal Taiwan untuk menghadiri sesi Majelis Kesehatan Dunia (WHA).
Menurutnya, itu sekali lagi menunjukkan bahwa prinsip satu China adalah konsensus komunitas internasional dan tidak bisa diganggu gugat.
WHA, badan pembuat keputusan tertinggi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada Senin (24/5) menolak untuk memasukkan proposal tentang partisipasi Taiwan dalam agenda sesi ke-74 yang berlangsung hingga 1 Juni mendatang.
Zhu bahkan mengatakan keputusan WHA sekali lagi membuktikan bahwa tidak ada jalan keluar untuk 'kemerdekaan Taiwan'.
Jubir tersebut juga menekankan bahwa daratan selalu mementingkan kesehatan dan kesejahteraan rekan senegaranya di Taiwan.
"Berdasarkan prinsip satu China, daratan telah membuat pengaturan yang sesuai untuk partisipasi wilayah Taiwan dalam urusan kesehatan global," katanya, seperti dikutip dari
CGTN, Rabu (26/5).
"Sejak merebaknya pandemi Covid-19, China daratan telah mengirimkan 260 pemberitahuan tentang Covid-19 ke wilayah Taiwan," katanya, seraya menambahkan bahwa pakar kesehatan di wilayah Taiwan telah berpartisipasi dalam 16 kegiatan teknis WHO.
"Yang disebut 'kesenjangan pencegahan epidemi internasional' adalah kebohongan politik," ujarnya.
"Itu hanya dalih yang digunakan oleh otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) untuk mencari 'kemerdekaan Taiwan'," lanjut Zhu.
Zhu mengatakan, Otoritas DPP dengan tegas berpegang pada posisi separatis "kemerdekaan Taiwan" dan menolak untuk mengakui Konsensus 1992 yang mewujudkan prinsip satu China, dan akibatnya, landasan politik untuk wilayah Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHA tidak ada lagi.
Mengomentari keputusan WHA pada hari Senin, Chen Xu, perwakilan tetap China untuk Kantor PBB di Jenewa, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa partisipasi wilayah Taiwan dalam WHA harus ditangani sesuai dengan prinsip satu China dan melalui konsultasi lintas selat.
Memperhatikan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari China, Chen berkata: "Resolusi UNGA 2758 dan Resolusi WHA 25.1 memberikan dasar hukum bagi WHO untuk mematuhi prinsip satu-China, dan mengakui Taiwan sebagai bagian dari China."
Dia mengatakan proposal terkait Taiwan melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB dan bertentangan dengan Konstitusi WHO dan Aturan Prosedur WHA.
